TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti angka kasus Covid-19 di Jawa Tengah yang meningkat dalam tujuh hari terakhir. Lonjakan kasus positif Covid-19 tersebut diikuti dengan peningkatan bed occupancy ratio (BOR) untuk ruang perawatan intensif (ICU) yang mencapai 65 persen.
“Tolong dari data ini, bapak dan ibu bupati wajib waspada. Kota Semarang ada 9.648 yang terkonfirmasi kasus aktif, kemudian ada kasus kematian 644 jiwa,” ujar Luhut saat menggelar rapat dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan jajarannya seperti yang tertera dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Oktober 2020.
Tingkat okupansi kamar ICU di seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di Jawa Tengah sejak September lalu selalu berada di bawah 60 persen. Namun pada 11 Oktober 2020, pertambahan pasien di ruang khusus terus naik hingga menyentuh 65 persen.
Luhut Pandjaitan memerintahkan seluruh jajaran perlu memperhatikan data ini, mulai tenaga kesehatan, rumah sakit, hingga aparat Polda dan Pangdam Jawa Tengah. Ia mengingatkan bahwa kasus konfirmasi masih terus bermunculan.
“Harus diintensifkan operasi untuk menurunkan kasus konfirmasi ini antara Pemda setempat, seperti gubernur dan bupati di masing-masing daerah, terutama daerah yang masih memiliki peningkatan yang signifikan,” ucap Luhut.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pada 12 Oktober 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di daerah itu tercatat 26.640 jiwa. Dari total kasus tersebut, sebanyak 18.852 pasien dinyatakan sembuh dan 1.514 lainnya meninggal.
Luhut memaparkan tingkat pemulihan di Jawa Tengah masih berada di bawah angka rata-rata nasional sebesar 76,5 persen. Per 11 Oktober 2020, tingkat pemulihan Jawa Tengah untuk pasien Covid-19 sebesar 71 persen.
Menanggapi Luhut, Ganjar Pranowo menyatakan bakal bekerja sama dengan pelbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan kasus Covid-19 yang masih bertambah dengan strategi penanganan skala mikro. “Kami menerapkan mikrozonasi. Dengan strategi itu, kami bisa mengunci (wilayah) pada level yang lebih kecil,” tutur Ganjar.
Ganjar mengatakan akan berhati-hati untuk beberapa kluster, seperti di pondok pesantren, klaster bencana alam, dan klaster demo. Ketiga kluster ini diklaim menjadi prioritas pemantauan pemerintah.
Baca juga: Terawan: Pemerintah Tanggung Biaya Vaksin Covid-19 untuk 2 Kelompok Masyarakat
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
