TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sejak awal kemerdekaan hingga 75 tahun Indonesia merdeka, negara tidak selalu dalam situasi yang mudah secara ekonomi maupun keuangan.
"Dari sisi ekonomi waktu kita merdeka, kita diberikan warisan Belanda tidak hanya perekonomian yang rusak, namun juga utang dari pemerintahan kolonial," kata Sri Mulyani dalam Pembukaan Ekspo Profesi Keuangan secara virtual, Senin, 12 Oktober 2020.
Karena itu, kata dia, waktu pemerintah memulai menjadi negara Indonesia merdeka, secara keuangan tidak dengan neraca yang nol. Harta kekayaan yang ada, kata dia, juga rusak karena perang.
Selain itu, seluruh investasi yang sebelumnya dibutuhkan Belanda, kemudian dibebankan menjadi investasi pemerintah Indonesia atau menjadi utang. "Warisan US$ 1,13 miliar pada saat waktu itu GDP Indonesia masih sangat kecil," ujar Sri Mulyani.
Waktu mulai membangun Indonesia, kata dia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sangat besar sehingga menciptakan tekanan yang luar biasa. Waktu itu, pembiayaan defisit APBN tidak bisa dilakukan melalui penjualan surat utang negara seperti sekarang.
Walhasil, yang dilakukan saat itu adalah meminta Bank Indonesia melakukan pencetakan uang untuk membiayai defisit anggaran. "Yang terjadi adalah kemudian jumlah uang yang beredar lebih banyak dari suasana atau kondisi perekonomiannya, sehingga inflasi meningkat luar biasa besar," kata Sri Mulyani.
Selanjutnya kata dia, perekonomian Indonesia terus berkembang dari periode presiden pertama hingga presiden saat ini. "Setiap periode memberikan refleksi history yang bisa kita pelajari."
Baca: Sri Mulyani Prediksi Penerimaan Perpajakan Tahun Ini Turun 15 Persen
