Contohnya saja perizinan satu pintu yang harus melalui sistem perizinan online (Online Single Submission atau OSS) yang berada di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kata Olivia, proses birokrasi yang terpusat berpotensi menciptakan backlog pada setiap pengambilan keputusan di sektor kesehatan. "Yang harusnya dapat dilakukan dengan cepat dan tanggap," ujarnya.
Selain itu, CISDI juga mengkhawatirkan belum jelasnya bagaimana alur koordinasi untuk proses ini dilakukan. Sehingga, kondisi ini berpotensi membuat proses kajian teknis mendalam oleh kementerian dan lembaga teknis yang berwenang dan memiliki keahlian akan terlewatkan. "Hanya demi mempercepat izin berusaha,” tambah Olivia.
Selain itu, CISDI juga memiliki kekhawatiran bahwa Omnibus Law bakal mempermudah perusahaan alih daya (outsourcing) melalui penetapan upah minimum per jam. Jika hal ini diterapkan di lapangan, maka mekanisme outsourcing akan mengurangi keterikatan pemberi kerja untuk memenuhi jaminan sosial.
Dengan demikian, Olivia menyebut pilar sistem kesehatan nasional di masa pandemi bisa menjadi semakin lemah. "Akibat minimnya jaminan terhadap keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan tenaga kesehatan,” ujar Olivia.
Baca: Kewajiban 30 Persen Hutan Hilang di Omnibus Law, Menteri LHK: Justru Lebih Ketat
