Omnibus Law Dinilai Bakal Timbulkan Backlog Penanganan Covid-19, Apa Sebabnya?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Gelombang kritikan terhadap substansi dari UU Omnibus Law Cipta Kerja belum berhenti. Kali ini, kritikan datang dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI), yang menyesalkan pengesahan Omnibus Law di masa pandemi Covid-19.

Pengesahan UU sapu jagat ini dinilai dapat berimbas pada kualitas dan jaminan terhadap keselamatan dan keamanan tenaga kesehatan. Selain itu, imbas pada perizinan pendirian usaha sektor kesehatan.

"Berpotensi menciptakan backlog (tumpukan antrean) dalam penanganan pandemi," kata Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 9 Oktober 2020.

Sebelumnya, Omnibus Law resmi disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020. Sebelum CISDI, berbagai organisasi sudah melayangkan kritik atas UU ini, mulai dari buruh, pemuka agama, hingga akademisi.

Olivia mengatakan bahwa mereka sudah mempelajari draf dokumen RUU Omnibus Law yang dipublikasikan pada Februari 2020. Selain itu, mereka juga masih terus mempelajari perkembangannya dalam dokumen terbaru yang banyak beredar di publik.

Dalam naskah terbaru, Olivia menyebut Omnibus Law mewajibkan fasilitas kesehatan memperoleh izin usaha dari pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangan. Namun, CISDI menangkap bahwa dominasi pemerintah pusat dalam setiap pengambilan keputusan menjadi narasi utama Omnibus Law.






Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

1 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

2 hari lalu

UNWTO: Sektor Pariwisata Pulih 2022 Setelah Pandemi

UNWTO mencatat pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19 selama dua tahun terakhir.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Fiskal Setelah Pandemi: Inflasi Memuncak hingga Kenaikan Suku Bunga

3 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Fiskal Setelah Pandemi: Inflasi Memuncak hingga Kenaikan Suku Bunga

Sri Mulyani berharap semua penyelenggara negara bisa menjaga APBN dan APBD secara terus bertanggung jawab.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

3 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

3 hari lalu

Peraih Opini WTP Makin Banyak, Sri Mulyani: Pencapaian Luar Biasa di Tengah Pandemi

Sri Mulyani Indrawati mencatat tahun ini semakin banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

8 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

9 hari lalu

Tanda-tanda Pandemi Covid-19 Berakhir, WHO Keluarkan 6 Kebijakan

Dirjen WHO menyatakan sudah ada tanda-tanda pandemi Covid-19 akan berakhir.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

11 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.