UU Cipta Kerja Sah, BKPM Ungkap 14 Perusahaan Segera Relokasi Pabrik

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Jumat, 6 Maret 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

Tujuh perusahaan sebelumnya dipastikan akan membangun basis baru yang total investasinya menembus US$ 850 juta ke Indonesia. Entitas multinasional yang akan masuk itu, antara lain Alpan Lighting dari Amerika Serikat, tiga perusahaan Jepang seperti Sagami Electric, Denso, dan Panasonic.

Ada juga Meiloon dan Kenda Tire dari Taiwan, serta LG Electronics dari Korea Selatan. Nurul mengatakan timnya sukses menggaet enam entitas lagi.

“Surat konfirmasi mereka akan masuk Indonesia sudah kami kantongi,” ucapnya. Dia kukuh tak membeberkan identitas karena khawatir terpantau oleh pemerintah negara tetangga. “Negara ASEAN lain bisa ikut mengejar, tolong tunggu sampai akhir negosiasi.”

Menurut dia, masih ada potensi realokasi pabrik lagi dari 11 entitas lain yang sedang dijajaki satuan tugas BKPM. Di luar itu, pemerintah juga sedang memantau 119 entitas global yang valuasi bisnisnya dianggap menjanjikan.

Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, mengharapkan lebih banyak investasi di industri padat karya, seperti garment, tekstil, dan alas kaki. “Agar lapangan kerjanya semakin banyak,” kata dia. “Selama ini yang dominan datang masih dari manufaktur atau consumer goods, seperti makanan minuman, yang pabriknya mengandalkan otomatisasi.”








Kata Ketua BEM Unpad Soal Video Kritikan untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma

17 jam lalu

Kritik BEM Unpad ke DPR soal Owi dan Puma. Instagram/bem.unpad
Kata Ketua BEM Unpad Soal Video Kritikan untuk DPR Sahkan UU Cipta Kerja, Owi dan Puma

Ketua BEM Unpad mengatakan video Owi dan Puma tersebut merespons pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR berikut pemerintah.


Regulasi Haji dan Umrah untuk Penyelenggaraan Lebih Baik

1 hari lalu

Regulasi Haji dan Umrah untuk Penyelenggaraan Lebih Baik

Regulasi yang ada tidak memberatkan para penyelenggara ibadah haji dan umrah yang resmi.


Polda Metro Sebut Korban Penipuan Agen Travel Umrah Naila Syafaah Lebih dari 500 Orang

1 hari lalu

Ilustrasi Penipuan. shutterstock.com
Polda Metro Sebut Korban Penipuan Agen Travel Umrah Naila Syafaah Lebih dari 500 Orang

Polda Metro mencatat lebih dari 500 orang menjadi korban penipuan agen travel umrah PT Naila Syafaah Wisata Mandiri (PT NSWM).


BEM Unpad Unggah Video Kritik DPR Soal UU Cipta Kerja, Tentang Owi dan Puma

1 hari lalu

Gedung Rektorat Universitas Padjadjaran, Jatinangor. Doc: Unpad.
BEM Unpad Unggah Video Kritik DPR Soal UU Cipta Kerja, Tentang Owi dan Puma

BEM Unpad mengunggah video kritik terkait UU Cipta Kerja yang disahkan DPR melalui unggahan medsos mereka. Tentang Owi dan Puma buat sengsara negeri.


Saham Bandara Kertajati Ditawarkan ke Investor Asing, Ridwan Kamil: Sedang Proses

2 hari lalu

Gubernur Ridwan Kamil berpidato saat pembukaan rapat nasional Partai Hanura di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, 2 Maret 2023. Gedung heritage bersejarah itu digunakan Partai Hanura untuk Rapat Kordinasi Nasional yang akan berfokus pada pembangunan kesiapan di daerah jelang tahun politik 2024. Rakornas Hanura tanpa dihadiri Wiranto. TEMPO/Prima Mulia
Saham Bandara Kertajati Ditawarkan ke Investor Asing, Ridwan Kamil: Sedang Proses

Ridwan Kamil mengatakan, penawaran saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang mengelola bandara Kertajati di Majalengka pada investor asing masih dalam proses.


Dampak Mogok Kerja Nasional. Industri Manufaktur Bisa Kehilangan Belasan Triliun Per Hari

2 hari lalu

Ribuan buruh menggelar aksi mogok kerja di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta, Rabu (3/10). TEMPO/Dasril Roszandi
Dampak Mogok Kerja Nasional. Industri Manufaktur Bisa Kehilangan Belasan Triliun Per Hari

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja mendapat banyak penolakan masyarakat. Sehingga masyarakat akan melakukan mogok kerja sebagai bentuk penyampaian aspirasi.


5 Dampak Mogok Kerja Nasional, Bisa Sebabkan Negara Miskin

2 hari lalu

Sejumlah buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) membawa poster saat berlangsung unjuk rasa mendukung aksi mogok kerja nasional, di Semarang, Jateng, Rabu (3/10). ANTARA/R. Rekotomo
5 Dampak Mogok Kerja Nasional, Bisa Sebabkan Negara Miskin

Mogok kerja apalagi secara nasional bisa berdampak negatif


Terkini: Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

2 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Desember 2022. Sri Mulyani menjelaskan sejauh ini prevalensi perokok laki-laki dewasa mencapai 71,3 persen, sehingga membuat Indonesia menduduki peringkat pertama tertinggi di dunia. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Sri Mulyani Buka Seleksi Dewan Komisioner OJK, Pemerintah Putuskan Impor Beras 2 Juta Ton

Menteri Keuangan Sri Mulyani membuka seleksi anggota non ex-officio OJK.


Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja

2 hari lalu

Ilustrasi demo buruh. TEMPO/Subekti
Mulai Selasa Depan, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR Tolak UU Cipta Kerja

Ratusan buruh bakal demo tolak UU Cipta Kerja mulai Selasa depan di depan Gedung DPR.


Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Hingga Lumpuhkan Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

2 hari lalu

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Hingga Lumpuhkan Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

Serikat Buruh ancam lumpuhkan aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok jika pemerintah dan DPR tak juga mencabut UU CIpta Kerja.