Ekonomi Bisa 7 Persen, Faisal Basri: Tak Perlu Omnibus Law yang Banyak Cacatnya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

    TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Senior Institute for Development of Economics (Indef) Faisal Basri mengatakan Omnibus Law Cipta Kerja bukanlah jawaban untuk menciptakan lapangan kerja, bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

    Menurut Faisal, target tersebut masih sulit tercapai padahal di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur sangat masif dilakukan dan inflasi berada pada level terendah sepanjang sejarah.

    "Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?" sebut Faisal dalam blog-nya, Jumat 9 Oktober 2020.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statitik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan berada pada level pertumbuhan 5 persen sejak 2016. Pemerintah sebelumnya sempat menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

    Bahkan, angka kemiskinan pun berhasil ditekan hingga turun menjadi satu digit yang tidak pernah terjadi sejak Indonesia merdeka.

    Ketimpangan yang diukur dengan gini ratio juga turun ke arah di bawah 0,4, yang artinya ketimpangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY, gini ratio sempat di atas 0,4.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.