Trending Bisnis: Sri Mulyani soal 'Klaster Selundupan' Hingga Dana Keluar Haji

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi (dari kiri) Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri ATR Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berfoto bersama seusai menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu, 7 Oktober 2020. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    "Cadangan devisa September 2020 tetap tinggi," kata Onny dalam keterangan tertulis Rabu, 7 Oktober 2020.

    Dia mengatakan posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,5 bulan impor atau 9,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

    Baca selengkapnya mengenai cadangan devisa di sini.

    5. 12 Masalah Omnibus Law Versi KSPI Disebut Hoaks, Ini Penjelasan Said Iqbal

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menjelaskan 12 alasan buruh menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya, ia mengatakan beredar informasi bahwa 12 alasan tersebut adalah informasi hoaks.

    "Dalam hal ini kami akan memberikan penjelasan, bahwa ke-12 hal itu bisa saja terjadi manakala Omnibus Law diberlakukan. Mari kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Simak selengkapnya mengenai omnibus law di sini.

    6. Curhat ke Wamen BUMN, Anggito: Malu, Capital Outflow dari Haji Rp 15 T Per Tahun

    Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan bercerita kepada Wakil Menteri (Wamen) Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pengeluaran untuk haji selalu menyumbang capital outflow tiap tahun. 

    "Malu nih pak. Semua itu pak, dari pesawat, semuanya lari ke asing semua. Jadi setiap tahun kita dianggap Rp 15 triliun capital outflow, jadi sekarang mau curhat ke pak Kartiko," kata Anggito dalam penandatangan kerjasama BPKH dengan PT Damri, Rabu, 7 Oktober 2020.

    Dia berharap, ke depan BUMN mengambil peran supaya uang tersebut bisa dibayarkan atau mengalir ke BUMN, dari pada dibayarkan ke negara lain.
    Menurut dia, nilai Rp 15 triliun itu baru dari haji saja, sedangkan dari umroh bisa mencapai Rp 5 triliun aliran dana keluarnya.

    Baca selengkapnya mengenai haji di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ini Daftar Lengkap Hari Libur Nasional dan Catatan Tentang Cuti Bersama 2022

    Sebanyak 16 hari libur nasional telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan untuk cuti bersama dan pergesera libur akan disesuaikan dengan kondisi.