12 Masalah Omnibus Law Versi KSPI Disebut Hoaks, Ini Penjelasan Said Iqbal

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menjelaskan 12 alasan buruh menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya, ia mengatakan beredar informasi bahwa 12 alasan tersebut adalah informasi hoaks.

"Dalam hal ini kami akan memberikan penjelasan, bahwa ke-12 hal itu bisa saja terjadi manakala Omnibus Law diberlakukan. Mari kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

1. Uang Pesangon Dikurangi

Said Iqbal mengatakan fakta tersebut diakui sendiri oleh pemerintah dan DPR. "Uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali, yaitu 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Pengurangan terhadap nilai pesangon, kata Said Iqbal, jelas-jelas merugikan kaum buruh. "KSPI berpandangan, ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah tidak masuk akal. Dari mana sumber dananya?" ujar dia.

Selain itu, lantaran beleid itu memungkinkan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka kemungkinan besar tidak ada pengangkatan karyawan tetap. Sehingga, pesangon pun dengan sendirinya hilang.

2. Upah Minimum

Said Iqbal mengatakan faktanya Upah Minimum Sektoral, yaitu UMSP dan UMSK dihapus. Sedangkan Upah Minimum Kota/Kabupaten ada persyaratan. Ia menilai penghapusan upah minimum sektoral tersebut tidak adil lantaran akan menyamaratakan semua sektor industri.

"Sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum-nya menjadi sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," kata dia.






CekFakta #193 Teknologi ChatGPT: Mempermudah Kerja atau Sebar Hoaks?

1 jam lalu

CekFakta #193 Teknologi ChatGPT: Mempermudah Kerja atau Sebar Hoaks?

Belakangan, ChatGPT membawa konsekuensi yang membuat banyak pihak jadi khawatir.


Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

2 jam lalu

Beredar Pesan Berantai Penculikan Anak di Cibinong, Polisi: Isu Belaka

Polsek Cibinong mengimbau orang tua segera melapor ke polisi jika melihat penculikan anak


Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

2 hari lalu

Apakah yang Anda Dapatkan Gaji atau Upah? Ini Penjelasannya

Dalam dunia kerja, istilah seperti gaji dan upah merupakan istilah yang umum dan banyak digunakan. Ternyata keduanya berbeda penerapannya.


Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

2 hari lalu

Awak Bandara Berlin Mogok, 300 Penerbangan Dibatalkan

Sebanyak 300 penerbangan dibatalkan setelah awak Bandara Berlin mogok menuntut perbaikan upah.


CekFakta #192 Ketika Hoaks Bersembunyi di Balik Iklan Konten Bersponsor

7 hari lalu

CekFakta #192 Ketika Hoaks Bersembunyi di Balik Iklan Konten Bersponsor

Benarkah iklan sengaja bercerita dalam bentuk hoaks?


The Hasty Health Omnibus Law

8 hari lalu

The Hasty Health Omnibus Law

Indonesia will shortly have a third omnibus law, the health law. A number of professional health care organizations expressed opposition.


Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

12 hari lalu

Menggodok Omnibus Law Sistem Kesehatan Nasional

DPR dan pemerintah sedang menggodok RUU Sistem Kesehatan Nasional. Omnibus law kesehatan itu akan menghapus belasan UU tentang kesehatan.


CekFakta #191 Ad Hominem: Malah Menyerang Orangnya, Bukan Pesannya

14 hari lalu

CekFakta #191 Ad Hominem: Malah Menyerang Orangnya, Bukan Pesannya

Di dunia maya, kita kerap menemukan perdebatan tentang banyak hal di antara warganet


Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

15 hari lalu

Berkaca Kasus PT Nikomas Gemilang, Apindo Kembali Singgung Aturan No Work No Pay

Apindo menyatakan kejadian PHK yang ditawarkan oleh PT Nikomas Gemilang bukanlah kejadian pertama suatu perusahaan dalam setahun terakhir ini.


Lebih dari 7 Ribu Perawat di New York Mogok Kerja Minta Kenaikan Upah

17 hari lalu

Lebih dari 7 Ribu Perawat di New York Mogok Kerja Minta Kenaikan Upah

Aksi mogok kerja itu telah menyebabkan salah satu fasilitas kesehatan menunda prosedur perawatan dan janji temu.