12 Masalah Omnibus Law Versi KSPI Disebut Hoaks, Ini Penjelasan Said Iqbal

Sejumlah buruh melakukan aksi mogok kerja di kawasan MM 2100, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa 6 Oktober 2020. Aksi mogok kerja dari tanggal 6-8 Oktober tersebut akibat pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Pemerintah RI. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal menjelaskan 12 alasan buruh menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja. Pasalnya, ia mengatakan beredar informasi bahwa 12 alasan tersebut adalah informasi hoaks.

"Dalam hal ini kami akan memberikan penjelasan, bahwa ke-12 hal itu bisa saja terjadi manakala Omnibus Law diberlakukan. Mari kita kupas satu persatu beserta pasal dan fakta yang sebenarnya agar semua jelas," ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Rabu, 7 Oktober 2020.

1. Uang Pesangon Dikurangi

Said Iqbal mengatakan fakta tersebut diakui sendiri oleh pemerintah dan DPR. "Uang pesangon dari 32 kali dikurangi menjadi 25 kali, yaitu 19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Pengurangan terhadap nilai pesangon, kata Said Iqbal, jelas-jelas merugikan kaum buruh. "KSPI berpandangan, ketentuan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yang akan membayar pesangon sebesar 6 bulan upah tidak masuk akal. Dari mana sumber dananya?" ujar dia.

Selain itu, lantaran beleid itu memungkinkan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka kemungkinan besar tidak ada pengangkatan karyawan tetap. Sehingga, pesangon pun dengan sendirinya hilang.

2. Upah Minimum

Said Iqbal mengatakan faktanya Upah Minimum Sektoral, yaitu UMSP dan UMSK dihapus. Sedangkan Upah Minimum Kota/Kabupaten ada persyaratan. Ia menilai penghapusan upah minimum sektoral tersebut tidak adil lantaran akan menyamaratakan semua sektor industri.

"Sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum-nya menjadi sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara," kata dia.






Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

16 jam lalu

Massa Buruh Mulai Datangi Gedung DPR

Massa buruh mulai memenuhi Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR.


Sebut Penembakan Massal SD Sandy Hook Hoaks, Host Infowars Dihukum Rp61 M

5 hari lalu

Sebut Penembakan Massal SD Sandy Hook Hoaks, Host Infowars Dihukum Rp61 M

Host Infowars sekaligus ahli teori konspirasi Amerika Serikat Alex Jones harus membayar orang tua dari seorang anak yang tewas dalam penembakan massal


Hoaks dan MItos soal Cacar Monyet, Cek Faktanya

9 hari lalu

Hoaks dan MItos soal Cacar Monyet, Cek Faktanya

Mewabahnya cacar monyet di berbagai negara juga diiringi munculnya hoaks dan mitos yang perlu dicek lagi kebenarannya.


Apindo Hormati Upaya Banding Anies Baswedan Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

9 hari lalu

Apindo Hormati Upaya Banding Anies Baswedan Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

Apindo DKI menghormati upaya banding yang diajukan Gubernur Anies Baswedan atas putusan PTUN yang membatalkan UMP DKI.


Pegawai Kereta Api Inggris Mogok Kerja Lagi

14 hari lalu

Pegawai Kereta Api Inggris Mogok Kerja Lagi

Buruh kereta api dan staf stasiun di Inggris kembali mogok kerja karena tidak adanya solusi tuntutan kenaikan upah demi mengimbangi lonjakan inflasi.


Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

14 hari lalu

Biro Hukum DKI Hari Ini Umumkan Banding Soal UMP, Wagub Riza Patria Bilang Masih Beberapa Hari Lagi

Pengumuman banding atas putusan PTUN yang batalkan UMP DKI itu berselang satu jam setelah pernyataan Wagub Riza Patria.


Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

14 hari lalu

Anies Baswedan Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan UMP DKI

Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan untuk banding atas putusan PTUN yang membatalkan besaran UMP DKI Rp 4,6 juta.


KSPI Beri Deadline Anies Jumat Lusa Soal Banding Putusan PTUN yang Batalkan UMP DKI

14 hari lalu

KSPI Beri Deadline Anies Jumat Lusa Soal Banding Putusan PTUN yang Batalkan UMP DKI

KSPI bersama Partai buruh dan serikat buruh lainnya akan mengajukan sendiri banding putusan PTUN yang batalkan UMP DKI tanpa melibatkan Anies.


Muncul Situs Absensi Keaktifan PPPK, BKN: Hoaks

15 hari lalu

Muncul Situs Absensi Keaktifan PPPK, BKN: Hoaks

Beredar di media sosial pesan yang meminta para PPPK Guru 2021 yang lolos seleksi passing grade mengisi sejumlah data untuk absensi keaktifan.


BNI Gunakan Tools dari Kemenkominfo untuk Perangi Hoaks

19 hari lalu

BNI Gunakan Tools dari Kemenkominfo untuk Perangi Hoaks

Kemenkominfo menyambut baik kerja sama BNI yang aktif memerangi hoaks sekaligus melakukan sosialisasi kepada nasabah.