5 Aturan Tata Ruang yang Berubah Akibat Berlakunya Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar udara pemukiman warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Dalam keputusan tersebut, Kampung Akuarium menjadi satu di antaranya 21 kampung yang diprioritaskan untuk ditata. Nantinya, 40 persen dari luas kawasan yang dibangun dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau. Sementara 60 persen sisanya menjadi hunian bertipe 36 dengan dua kamar. TEMPO/Subekti.

    Gambar udara pemukiman warga Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2020. Dalam keputusan tersebut, Kampung Akuarium menjadi satu di antaranya 21 kampung yang diprioritaskan untuk ditata. Nantinya, 40 persen dari luas kawasan yang dibangun dibuat menjadi Ruang Terbuka Hijau. Sementara 60 persen sisanya menjadi hunian bertipe 36 dengan dua kamar. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020, telah merombak sejumlah ketentuan dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang alias UU Tata Ruang. Total ada 38 pasal aturan Tata Ruang yang diubah, dihapus, maupun ditambahkan.

    "Dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha," demikian tujuan dari revisi ini seperti yang tertuang dalam Pasal 16 UU Cipta Kerja.

    Tempo merangkum sejumlah perubahan utama yang terjadi, berikut di antaranya:

    1. Klausul Izin Jadi Kesesuaian

    Perubahan dratis yang terjadi pada Pasal 1 ayat 32 dalam UU Tata Ruang. Semula, ada klausul "izin pemanfaatan ruang". Klausul ini kemudian hilang di Omnibus Law dan berganti menjadi "kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

    Perubahan ini membawa dampak signifikan pada aturan di selanjurnya, termasuk dalam hal pelanggaran terhadap tata ruang. Jika sebelumnya pidana terhadap pelanggaran izin, maka sekarang pidana terhadap pelanggaran kesesuaian pemanfaatan ruang.

    2. Kewenangan Gubernur dan Bupati Dipangkas

    Dalam Pasal 10 UU Tata Ruang, pemerintah provinsi (Gubernur dan DPRD setempat) masih berwenang untuk melaksanakan penataan kawasan strategis di daerah mereka. Hal yang berlaku bagi pemerintah kabupaten kota (Bupati dan DPRD setempat), dalam Pasal 11.

    Kewenangan ini dihapus dalam Omnibus Law. Sehingga, kewenangan daerah kini hanya sebatas pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pelaksanaan penataan ruang. Kemudian, kerja sama antar daerah.

    3. Aturan Tata Ruang Pedesaan Dibabat

    Dalam UU Tata Ruang, ada 6 pasal sekaligus yang mengatur soal perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang di desa. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 49 sampau Pasal 54.

    Lewat UU Tata Ruang, penataan ruang di desa bisa dilakukan di tingkat kecamatan sampai desa. Keenam pasal ini dibabat habis alias dihapus dalam Omnibus Law.

    4. Hak Menuntut Jadi Keberatan

    Dalam Pasal 60 huruf d UU Tata Ruang, masyarakat berhak mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang bila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di daerah mereka. Dalam Omnibus Law, klausul "mengajukan tuntutan" ini hilang dan berganti menjadi "mengajukan keberatan"

    5. Pidana Korporasi Dikorting

    Dalam Pasal 74 UU Tata Ruang, pidana berupa denda bagi korporasi yang melanggar aturan tata ruang sebesar 3 kali lipat dari denda untuk individu pelanggar.

    Tapi dalam Omnibus Law, hukuman denda ini dikorting menjadi hanya seperiga saja. Artinya, denda bagi korporasi pelanggar lebih rendah daripada individu yang melanggar.

    Sebaliknya, semua jenis pidana berupa denda bagi individu pelanggar dinaikkan. Sebagian pidana penjara turun dan sebagian lainnya tetap. Artinya tidak ada hukuman penjara yang naik dalam Omnibus Law.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Cara Perlawanan 75 Pegawai KPK yang Gagal TWK

    Pegawai KPK yang gagal Tes Wawasan Kebangsaan terus menolak pelemahan komisi antirasuah. Seorang peneliti turut menawarkan sejumlah cara perlawanan.