Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gara-gara Pandemi, Potensi Penerimaan Pajak Hilang Rp 500 T

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Aktivitas pelayanan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasinya hanya Rp601,9 triliun atau 50,2 persen dari target Rp1.198,8 triliun sesuai Perpres 72/2020. TEMPO/Tony Hartawan
Aktivitas pelayanan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020. Sri Mulyani mengatakan bahwa realisasinya hanya Rp601,9 triliun atau 50,2 persen dari target Rp1.198,8 triliun sesuai Perpres 72/2020. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 500 triliun tidak akan terkumpul akibat dampak pandemi Covid-19.  "Penerimaan pajak kita perkirakan Rp 500 triliun tidak akan terkumpul," ujar Suahasil dalam acara daring, Selasa, 6 Oktober 2020.

Ia mengatakan, dalam kondisi perekonomian yang turun, perusahaan tidak akan membayar pajak. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan seperangkat insentif pajak untuk masyarakat. "Rp 500 triliun kami perkirakan dari anggaran tahun ini tidak akan kami terima," tutur dia.

Kendati penerimaan pajak bakal turun dari target, Suahasil mengatakan pemerintah tidak bisa menurunkan belanja. Pasalnya, dalam situasi seperti saat ini belanja pemerintah menjadi salah satu andalan untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itulah pemerintah jor-joran menggenjot belanja sekitar Rp 200 triliun pada tahun ini. Di samping juga melakukan realokasi di dalam pagu yang ada.

"Kalau penerimaan turun Rp 500 triliun, belanja naik Rp 200 triliun maka kita memerlukan defisit naik. Dari sekitar Rp 300 triliun, naik Rp 700 triliun menjadi sekitar Rp 1.000 triliun. Dengan demikian kita akan defisit hingga 6,3 persen dari PDB," ujar Suahasil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan defisit tersebut, Suahasil mengatakan Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari beberapa negara lain. Pada kuartal II, Suahasil menyebut kontraksi 5,3 persen pada ekonomi Indonesia masih lebih baik dari negara tetangga, misalnya Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang ekonominya terkontraksi belasan persen.

"Kita berharap di kuartal III ada pemulihan ekonomi dan kemudian nantinya pertumbuhan mungkin masih kontraksi tapi lebih rendah dibandingkan 5,3 persen. Kita tunggu angka BPS. sampai kuartal IV kita akan tetap support perekonomian supaya dapat maksima," tutur Suahasil.

Baca jugaKemenkeu Belum Putuskan Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Universitas Indonesia Dorong Digitalisasi Sistem Pajak

4 jam lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Universitas Indonesia Dorong Digitalisasi Sistem Pajak

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) mendorong pemerintah meningkatkan sistem administrasi pajak dengan memperkuat digitalisasi.


Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

8 jam lalu

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Ihsan Priyawibawa bersama narasumber lain saat Media Gathering Kemenkeu di Puncak, Bogor, Selasa (26/9/2023). ANTARA/Imamatul Silfia
Kejar Target Penerimaan Perpajakan Rp 2.309,9 Triliun pada 2024, Ini 5 Strategi Kemenkeu

Kementerian Keuangan menyiapkan lima strategi dalam memperkuat penerimaan perpajakan pada 2024. Apa saja strategi yang dijalankan?


Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

8 jam lalu

Sejumlah wajib pajak antre saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Permudah Pelaporan Pajak, Kemenkeu Kembangkan Sistem Pelaporan Keuangan Satu Pintu

Kemenkeu sedang mengembangkan sistem pelaporan keuangan satu pintu atau Financial Reporting Single Window.


Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

12 jam lalu

Ilustrasi aktivitas pelayanan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran. Tempo/Tony Hartawan
Lima Strategi Kemenkeu agar Mencapai Target Penerimaan Perpajakan Tahun Depan

Kemenkeu mengatakan kebijakan perpajakan pada 2024 diarahkan untuk memperkuat transformasi ekonomi .


Demi Mengatasi Dampak Iklim, Islandia Bakal Menaikkan Pajak Pariwisata

3 hari lalu

Pantai Reynisfjara Islandia (Pixabay)
Demi Mengatasi Dampak Iklim, Islandia Bakal Menaikkan Pajak Pariwisata

Islandia mengalami peningkatan tajam dalam pariwisata setelah lockdown


Gangguan Penglihatan Anak Usia Sekolah Naik, akibat Tingginya Penggunaan Gawai?

3 hari lalu

Seorang guru mengaji sedang melakukan uji penglihatan mata saat pembagian 3.000 kaca mata gratis di kantor Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) di Kertajaya, Surabaya, (8/4). Program ini untuk guru mengaji yang mengalami gangguan mata. TEMPO/Fully Syafi
Gangguan Penglihatan Anak Usia Sekolah Naik, akibat Tingginya Penggunaan Gawai?

IROPIN menyebut kasus gangguan penglihatan pada anak usia sekolah mengalami peningkatan diduga akibat tingginya frekuensi penggunaan gawai.


Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

4 hari lalu

Ilustrasi Bea dan Cukai. TEMPO/Tony Hartawan
Hilirisasi Sebabkan Penerimaan Bea Cukai Turun, Ini Penjelasannya

Penerimaan bea cukai per Agustus 2023 disebut mengalami penurunan karena hilirisasi. Ini penjelasannya.


Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap Baik Ditopang Permintaan Domestik

5 hari lalu

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Tempo/Tony Hartawan
Gubernur BI: Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap Baik Ditopang Permintaan Domestik

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik ditopang oleh permintaan domestik.


Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penerimaan Bea Cukai Turun karena Hilirisasi, Begini Strategi Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan strateginya menjaga penerimaan negara, meskipun penerimaan bea cukai turun karena hilirisasi.


DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

5 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Setujui RUU APBN 2024 Disahkan Jadi Undang-Undang

DPR hari ini menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN 2024 menjadi UU APBN 2024.