Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menkop Teten Masduki Siapkan Model Bisnis Korporasi Petani dan Nelayan

Reporter

image-gnews
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan acara BRIncubator Go Global, Rabu (16/09/2020).
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan acara BRIncubator Go Global, Rabu (16/09/2020).
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyiapkan model bisnis korporasi petani dan korporasi nelayan yang diharapkan dapat direplikasikan di berbagai tempat di Tanah Apir.

“Kami menyiapkan ‘piloting model business’ korporasi petani atau nelayan yang kami replikasi di berbagai tempat. Ada beberapa, misalnya beras seluas 800 hektare di Demak, kelapa sawit di Pelalawan Riau, beberapa komoditas lain yang bagus untuk piloting kerja sama antarkementerian,” kata Teten dalam jumpa pers setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi bertopik Korporasi Petani dan Nelayan dalam Mewujudkan Transformasi Ekonomi dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 6 Oktober 2020.

Ia mengatakan pihaknya telah bekerja sama dengan Belanda misalnya untuk mengembangkan model koperasi pertanian untuk dijadikan model bisnis koperasi di Tanah Air.

Teten berharap pengembangan koperasi yang lebih modern akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani atau nelayan yang dapat memetik profit dari bisnis model yang dikembangkan.

“Tidak bisa lagi petani, nelayan, UMKM berusaha sendiri perorangan dalam skala kecil tapi harus bergabung dalam skala efisien, kami dorong mereka bergabung dalam koperasi,” katanya.

Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan model bisnis misalnya untuk petani sawit di Pelalawan, Riau, yang didorong untuk berkoperasi kemudian membangun pengolahan CPO.

Selain itu petani beras di Demak, Jawa Tengah, didorong mengembangkan sawah seluas 100 hektare untuk produknya yang diekspor dan sebagian masuk ke pasar ritel domestik. Bahkan ketika permintaan terus meningkat, para petani tersebut memperluas lahan usaha hingga 800 hektare.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Mereka berkoperasi kemudian membentuk PT dan membangun pabrik besar modern dengan investasi Rp 40 miliar dengan Rp 12 miliar di antaranya diperoleh dari koperasi petani. Model seperti ini nanti kami integrasikan ke sistem pembiayaan KUR untuk petani penggarap dalam mengembangkan padi,” katanya.

Teten mengatakan pihaknya juga akan memperkuat koperasi sebagai korporasi petani dan nelayan dari sisi pembiayaan dengan menyediakan dana bergulir dari LPDB KUMKM.

“Koperasi diperkuat pembiayaan dari LPDB KUMKM, jadi koperasi beli gabah dan baru diolah RMI dan nanti yang jual ke market adalah koperasi agar petani dapat keuntungan dari seluruh proses dari tanam, pengolahan, sampai ‘end product’ seluruhnya dikelola petani jadi bantuan pupuk, bibit sampai pembiayaan bisa dikelola untuk produktivitasnya,” katanya.

Ke depan, pihaknya juga akan mereplikasi model bisnis serupa ke komoditas yang lain termasuk garam, ikan, dan lainnya dengan menggandeng kementerian/lembaga lain termasuk BUMN.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

1 hari lalu

Warga berebut sesaji saat mengikuti prosesi Pesta Lomban di laut Jepara, Jepara, Jawa Tengah, Rabu 17 April 2024.  Pesta Lomban yang diadakan nelayan sepekan setelah Idul Fitri dengan melarung sesaji berupa kepala kerbau serta hasil bumi ke tengah laut itu sebagai bentuk syukur dan harapan para nelayan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan keselamatan saat melaut. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Asal-usul Tradisi Lomban Setiap Bulan Syawal di Jepara

Tradisi Lomban setiap bulan Syawal di jepara telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu.


Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

2 hari lalu

Ilustrasi Sabu. TEMPO/Amston Probel
Polisi Gagalkan Penyelundupan Sabu dari Malaysia, Pelaku yang Menyamar Nelayan Diupah Rp 10 Juta per Kg

Bareskrim Polri menangkap lima tersangka tindak pidana narkotika saat hendak menyeludupkan 19 kg sabu dari Malaysia melalui Aceh Timur.


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

8 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

11 hari lalu

Anis Hidayah, komisioner Komnas HAM turun ke Pakel Banyuwangi, terkait konflik lahan antara warga dengan PT Bumisari. Istimewa
Komnas HAM Ungkap Warga Desa Pakel Kecewa dengan Pemda Banyuwangi, Polres, dan PT Bumisari

Komisoner Komnas HAM Anis Hidayah turun untuk meninjau lokasi dan situasi konflik lahan di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

12 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

12 hari lalu

Pj Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur Makmur Marbun bersama Forkopimda saat berdialog dengan sembilan tersangka yang telah ditangguhlan penahanannya. Foto: ANTARA/HO-dokumen Humas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara
Kasus 9 Petani Penolak Bandara IKN Digunduli Polisi, Komnas HAM Minta Diselesaikan Secara Restorative Justice

Komnas HAM menemui Polda Kaltim untuk membahas kasus 9 petani yang ditangkap dan digunduli karena menolak pembangunan bandara di IKN.


BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

16 hari lalu

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Muhammad Aqil Irham (tengah)/Tempo-Mitra Tarigan
BPJPH Tegaskan Tidak akan Menunda Pelaksanaan Wajib Sertifikasi Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menolak permintaan Menteri Teten Masduki terkait penundaan wajib sertifikasi halal.


Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

16 hari lalu

Presiden Tokopedia Melissa Siska Juminto menjelaskan soal integrasi sistem TikTik Shop dan Tokopedia di kantornya, Jakarta Selatan pada Rabu, 3 April 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Bos Tokopedia Dukung Usulan Teten Soal Pengaturan Harga Produk di E-commerce

Tokopedia menyatakan bersedia bekerja sama dan membantu penerapan aturan.


Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

16 hari lalu

Anggota Komisi VI DPR RI M. Husni. Foto : Eno/Andri
Husni Tanggapi Masalah Pendistribusian Pupuk

Anggota Komisi VI DPR RI, M. Husni, merasa miris akan permasalahan pupuk subsidi, terutama persoalan pendistribusian yang berulang setiap tahun.


Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Jokowi Sebut Penyesuaian HPP Gabah Bisa Rampung Sebelum Akhir Pekan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan saat ini kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah petani baru dalam perencanaan dan penghitungan.