Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Subsidi Gaji per Tahap Belum Cair 100 Persen, Ini Penjelasan Menaker

Reporter

Editor

Rahma Tri

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah saat Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8).
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto bersama Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah saat Proses penyerahan Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI pada Senin (24/8).
Iklan

Berdasarkan data Kemenaker, pada tahap atau gelombang I, realisasinya baru 99,38 persen dari 2,5 juta calon penerima. Untuk gelombang II, terealisasi 99,38 persen dari 3 juta calon penerima. Adapun pada gelombang III, subsidi upah telah tersalurkan untuk 99,32 persen dari 3,48 juta calon penerima. Terakhir, pada tahap keempat, baru 69,18 persen yang tersalur dari 2,65 juta calon penerima subsidi upah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, untuk gelombang V atau yang terakhir pada termin pertama, Kemenaker telah menerima data 618.588 nomor rekening pada 29-30 September kemarin. Namun, hingga kini belum ada penyaluran untuk tahap tersebut.

"Yang kelima, datanya baru diterima kemarin dan kami butuh waktu untuk check list sekitar empat hari kerja. Kalau dihitung dari sekarang, maka hari selasa hari terakhir check list setelah itu selesai akan kami sampaikan ke kas negara, kas negara ke bank penyalur, baru ke rekening penerima," ujar Ida Fauziyah.

Ida memperkirakan kementeriannya hanya dapat menyalurkan bantuan subsidi upah kepada 12,4 juta pekerja dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Angka tersebut sesuai dengan data yang telah divalidasi dan diserahkan oleh BP Jamsostek. Padahal, pemerintah menargetkan bantuan total Rp 2,4 juta untuk empat bulan tersebut akan diserahkan kepada 15,7 juta pekerja.

Baca juga: Tak Capai Target, Subsidi Upah Hanya Disalurkan ke 12,4 Juta Pekerja

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ekonom Beri Catatan Anggapan Dampak Positif Pemilu 2024 bagi Perekonomian Indonesia

5 jam lalu

 Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Instagram/@ridwankami
Ekonom Beri Catatan Anggapan Dampak Positif Pemilu 2024 bagi Perekonomian Indonesia

Direktur Celios Bhima Yudhistira membeberkan sisi positif dari pemilihan umum atau Pemilu 2024 bagi perekonomian Indonesia.


Jepang Bagi-bagi Uang Rp 372 T Agar Warganya Mau Punya Anak

2 hari lalu

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri acara Kemitraan untuk Infrastruktur Global dan Investasi selama KTT G7, di Hotel Grand Prince di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
Jepang Bagi-bagi Uang Rp 372 T Agar Warganya Mau Punya Anak

Pemerintah Jepang resah karena warganya tak mau punya anak. Akibatnya populasi di Jepang terus turun.


Menaker Akui Tak Punya Catatan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Mungkin Korban Malu

3 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Ketika berdialog dengan staf, pengusaha, dan peserta mudik gratis di halaman Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa, 18 April 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Menaker Akui Tak Punya Catatan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja: Mungkin Korban Malu

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengaku tidak memiliki catatan keras ihwal kasus kekerasan atau pelecehan seksual di tempat kerja.


Pembelian Biosolar Subsidi di Kediri dan Madiun Wajib Pakai QR Code, Ada Kuota Harian

3 hari lalu

Sejumlah truk mengantre mengisi bahan bakar jenis Bio Solar di SPBU Pertamina Rest Area KM 57 A, Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 15 April 2023. TEMPO/Wawan Priyanto
Pembelian Biosolar Subsidi di Kediri dan Madiun Wajib Pakai QR Code, Ada Kuota Harian

PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah memberlakukan penerapan QR Code untuk pembelian Biosolar subsidi di wilayah Kediri Raya dan Madiun Raya.


BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemungkinan Pembangunan Rusunawa di Kendal

4 hari lalu

BPJS Ketenagakerjaan Jajaki Kemungkinan Pembangunan Rusunawa di Kendal

BPJS Ketenagakerjaan memiliki kewajiban menyiapkan rumah susun sewa untuk pekerja


Antisipasi Serangan Siber, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Modal Besar untuk Perkuat Keamanan IT

6 hari lalu

Logo BPJS Ketenagakerjaan. wikipedia.org
Antisipasi Serangan Siber, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Modal Besar untuk Perkuat Keamanan IT

Bercermin dari serangan siber yang dialami oleh BSI, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan modal besar untuk memperkuat keamanan IT.


Penyaluran Subsidi Motor Listrik Masih Rendah, Pengamat: Desainnya Tidak Tepat Sasaran

9 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Foto: United)
Penyaluran Subsidi Motor Listrik Masih Rendah, Pengamat: Desainnya Tidak Tepat Sasaran

Pengamat menilai masyarakat lebih membutuhkan bantuan biaya BBM, LPG, sembako dan minyak goreng dibanding subsidi motor listrik.


Hampir 60 Persen Masyarakat Anggap Subsidi Kendaraan Listrik Untungkan Segelintir Pihak

13 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua kanan) bersama (kri-kanan) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Deputi koordinasi bidang perniagaan dan industri ali murtopo simbolon, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait subsidi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Senin, 6 Maret 2023. Tempo/Tony Hartawan
Hampir 60 Persen Masyarakat Anggap Subsidi Kendaraan Listrik Untungkan Segelintir Pihak

Hampir 60 persen itu kritik masyarakat itu didasarkan pada penilaian bahwa subsidi kendaraan listrik hanya menguntungkan segelintir pihak.


Sri Mulyani Sebut Pemerintah Telah Bayar Subsidi Rp 62 Triliun, Rinciannya?

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. Kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 didorong oleh meningkatnya konsumsi dan investasi masyarakat hingga penyetopan kebijakan zero Covid-19 di Cina.  TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Sebut Pemerintah Telah Bayar Subsidi Rp 62 Triliun, Rinciannya?

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah telah membayarkan subsidi sebesar Rp 62 triliun untuk masyarakat. Bagaimana rinciannya?


Faisal Basri: Perbanyak SPKLU Lebih Mendesak Dibanding Subsidi Kendaraan Listrik

13 hari lalu

SPKLU baru di Tol Trans Sumatera. (Foto: ANTARA/HO-Humas PLN)
Faisal Basri: Perbanyak SPKLU Lebih Mendesak Dibanding Subsidi Kendaraan Listrik

Ekonom senior Indef Faisal Basri mengkritik kebijakan subsidi kendaraan listrik yang diberlakukan pemerintah.