Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Iklan
Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan
"Siapapun yang jadi presiden akan terjerat utang, warisan dari presiden sekarang, tuturnya.
Penerimaan pemerintah yang tidak cukup membiayai belanja negara, Didik mengatakan, membuat defisit primer APBN sangat tinggi. Sehingga pemerintah berutang untuk menutup biaya belanja dan membayar utang.
Tingginya utang tersebut dinilai akan berimplikasi pada ekonomi secara keseluruhan. "Rezim ini rezim yang berutang dan nanti akan menjerumuskan fiskal kita lebih terpuruk, kata dia.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan
1 jam lalu
Pemerintahan Prabowo Ada Kemungkinan tanpa Oposisi, Ekonom: Akan Banyak Kebijakan Populis yang Merugikan
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengungkapkan pemerintahan tanpa oposisi berpotensi menghasilkan banyak kebijakan populis yang justru merugikan masyarakat.
Sri Mulyani Lapor Pelaksanaan APBN ke Jokowi sebelum Pergantian Pimpinan ke Prabowo
4 jam lalu
Sri Mulyani Lapor Pelaksanaan APBN ke Jokowi sebelum Pergantian Pimpinan ke Prabowo
Menteri Keuangan Sri Mulyani akan memberikan keterangan lebih detail mengenai APBN ini dalam beberapa hari ke depan.
Jokowi Tiba-tiba Panggil Sri Mulyani ke Istana, Bahas APBN?
5 jam lalu
Jokowi Tiba-tiba Panggil Sri Mulyani ke Istana, Bahas APBN?
Presiden Jokowi memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis.
Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN
11 jam lalu
Terpopuler Bisnis: Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otorita Swiss, Lowongan Kerja di BUMN
Hashim Djojohadikusumo, dan Anie Hashim Djojohadikusumo, diduga mengemplang pajak saat mereka tinggal selama lebih dari tujuh tahun di Swiss.
Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi
21 jam lalu
Dewan Pakar TKN Sebut APBN Prabowo Kurang Rp 300 Triliun untuk Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi
Drajad Wibowo mengatakan dibutuhkan Rp 300 triliun tambahan belanja APBN tahun depan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss
23 jam lalu
Terkini: Jokowi Perintahkan ASN Pindah ke IKN Januari 2025, Utang Pajak Rp 2,4 Triliun Rekening Hashim Djojohadikusumo Terancam Disita Otoritas Swiss
Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi memerintahkan ASN pindah ke IKN Januari 2025.
Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
1 hari lalu
Prabowo Kemungkinan Bakal Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan ada kemungkinan presiden terpilih menambah anggaran makan bergizi gratis lewat APBNP atau APBN Perubahan pada 2025
Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis
1 hari lalu
Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis
Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang
1 hari lalu
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran mengatakan tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang.
Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Kinerja Keuangan Perusahaan Media Milik Keluarga Bakrie
1 hari lalu
Terancam Pailit karena Utang Rp 8,79 Triliun, Ini Kinerja Keuangan Perusahaan Media Milik Keluarga Bakrie
Empat perusahaan media keluarga Aburizal Bakrie memiliki utang pada 12 kreditur luar negeri sebesar Rp 8,79 triliun.
