TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Program Tol Laut memerlukan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, baik di pusat, maupun daerah.
"Memang perlu koordinasi, semisal jadwal kapal yang harus semua pihak ketahui. Jadi lebih tahu dari awal, agar barang yang diangkut itu bisa efisien, jadwal kapal itu bisa diberikan dengan jelas. Agar Kemenhub buat jadwal yang fix," katanya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Kelembagaan Tol Laut dan Sislognas yang digelar secara virtual, Rabu, 30 September 2020.
Luhut pun memerintahkan Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Maritim dan Investasi Ayodhia GL Kalake untuk mengawal program tersebut dan mengupayakan tol laut masuk dalam Ekosistem Logistik Nasional (NLE). Ia berharap ke depan akan ada tim terpadu lintas kementerian/lembaga untuk mengawal program itu.
"Saya tugaskan deputi saya Pak Odi (Plt Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia GL Kalake), coba masukkan dalam ekosistem NLE. Semoga ini akan kita nikmati dalam waktu tidak lama. Saya minta seminggu dari sekarang, Pak Odi agar bisa mengatur pertemuan untuk mengetahui perkembangan dan tindak lanjutnya," katanya seperti dikutip dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui jadwal angkutan laut harus mendapatkan perhatian lebih. Ia pun sependapat dengan Luhut mengenai perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang intens dengan pengelola tol laut di daerah, utamanya mengenai masalah teknis.
"Kami sependapat, diperlukan satu sistem. Ini perlu dikomunikasikan secara teknis kepada pengelola di daerah, semisal Kadis-nya (Kepala Dinas), agar mereka tahu persis, agar mereka bisa mengintegrasikan dengan sistem angkutan laut. Dan, tol laut terintegrasi ini bisa masuk ke sistem pemerintahan daerah, segera, nanti akan ada rapat kerja pimpinan daerah dan memasukkan agenda pemanfaatan tol laut," katanya.
