Dahlan Iskan Perkirakan Ada 30 BUMN Sudah Mati dan Belum Dikubur

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Gedung utama Kementerian BUMN yang diresmikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada Ahad, 5 Mei 2019. Gedung yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, tersebut dibangun atas inisiatif dan kerja sama Kementerian BUMN dengan 143 perusahaan pelat merah. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan memperkirakan ada setidaknya 30 perusahaan pelat merah yang sudah tidak memiliki nilai keekonomian atau dalam istilahnya sudah meninggal dunia. Sehingga, perusahaan tersebut perlu untuk dilikuidasi.

    Namun demikian, ia berujar pada eranya menjadi menteri, melakukan likuidasi adalah yang tidak mudah lantaran melewati proses politik hingga terbentur berbagai aturan hukum.

    "Sekarang gambaran saya, saya tidak pegang faktanya, ada 30 BUMN yang sudah meninggal dunia tapi mayatnya belum dikubur. Misalnya Merpati, PFN (Perum Produksi Film Negara), dan lainnya Ini kira-kira ada 30, tinggal dikubur saja karena sudah mati. Tapi tidak bisa, karena ada hambatan hukum dan politik," ujar Dahlan dalam webinar Matangasa Institute, Senin, 28 September 2020.

    Dahlan mengatakan pada zamannya dia pernah memiliki gagasan agar likuidasi perusahaan yang sudah mati itu dilakukan melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), sehingga lebih mudah. Pasalnya, dengan menjadikan BUMN tersebut menjadi anak usaha PPA, proses likuidasi diperkirakan bisa lebih cepat.

    Namun, ternyata proses tersebut pun butuh waktu panjang dan hingga akhir periode jabatannya perusahaan-perusahaan tersebut masih belum rampung dilikuidasi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.