Sri Mulyani Minta Jaksa Agung Buat Target Penyitaan Aset Skandal Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan masker saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020. Rapat kerja tersebut beragenda mendengarkan penjelasan tentang PMK No. 70/PMK.05/2020 tentang penempatan uang negara pada bank umum dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses hukum dalam skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Perseo) tetap berjalan di tengah upaya penyelematan oleh pemerintah. Kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Sri Mulyani telah menyampaikan permintaan soal pemulihan atau penyitaan aset dalam kasus ini.

    "Untuk membuat targeting berapa aset yang bisa di-recover dari berbagai kasus yang sekarang sedang ditangani oleh kejaksaan dan yang ada di dalam proses peradilan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 29 September 2020.

    Pernyataan ini disampaikan Sri Mulyani saat membahas Penanaman Modal Negara (PMN) kepada Jiwasraya sebesar Rp20 triliun pada 2021. Uang negara itu akan disuntikkan kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau BPUI.

    Lalu nanti BPUI menyalurkannya ke Indonesia Financial Group (IFG) Life, sebuah perusahaan asuransi jiwa baru yang dibentuk di bawah BPUI untuk menyelesaikan kasus gagal bayar di Jiwasraya.

    ADVERTISEMENT

    Proses hukum memang berjalan. "Namun going concern dari Jiwasraya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.