TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan pentingnya sertifikasi khusus bagi produk kesehatan dan farmasi dalam negeri. Menurut Luhut, upaya tersebut berdampak besar bagi peningkatan ekonomi nasional.
“Ini akan memicu kalangan industri nasional kita memproduksi buatan dalam negeri. Hal ini akan berujung pada peningkatan penggunaan farmasi dalam negeri, jadi kita tidak lagi impor,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis pada Selasa, 29 September 2020.
Luhut menjelaskan, pemerintah harus mendukung penggunaan produk dalam negeri sehingga sertifikasi menjadi perhatian serius. Hal ini pun sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menekankan perlunga pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.
Adapun Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kementeriannya akan mendukung ide sertifikasi produk kesehatan. Ia mengusulkan sertifikasi itu berlaku tak hanya untuk produk-produk kesehatan, namun juga merata bagi produk dalam negeri lainnya.
Agus menerangkan sertifikasi produk-produk dalam negeri akan didukung oleh APBN. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan DPR terkait anggaran sertifikasi produk kesehatan. Anggaran itu, tutur dia, dapat dimasukkan ke pos program pemulihan ekonomi nasional.
“Kita optimalkan di 2021. Bu Menkeu Sri Mulyani juga akan men-support,” katanya.
Sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN pada 2021 membutuhkan anggaran sebesar Rp 163,5 miliar. Sertifikasi ini akan dilakukan pada 10 ribu produk produk.
Baca juga: Ulang Tahun ke-73, Luhut Ungkap Impiannya Membangun Sekolah
FRANCISCA CHRISTY ROSANA
