TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksi neraca keuangan mengalami defisit pada 2021 sebesar Rp 21,8 triliun salah satunya imbas penerapan kebijakan berbagi beban atau burden sharing untuk mendukung APBN dalam menangani pandemi COVID-19.
“Perkiraan waktu itu defisit Rp 24 triliun tapi dengan terakhir, tahun depan (defisit) Rp 21,8 triliun,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI secara virtual di Jakarta, Senin, 28 September 2020.
Dalam mendukung APBN, BI membeli SBN di pasar perdana sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) pertama dengan Menteri Keuangan 16 April 2020.
BI juga membeli SBN pemerintah secara langsung sesuai SKB kedua pada 7 Juli 2020.
Hingga 24 September 2020, BI sudah menyerap Rp 183,48 triliun SBN secara langsung yang digunakan untuk membiayai kebutuhan publik atau public goods yang semua dana dan bebannya dari BI.
Di dalam SKB 7 Juli itu, lanjut dia, juga ada kebutuhan untuk membiayai non public goods sebesar Rp177 triliun dengan skema berbagi beban yakni pemerinta menanggung reverse repo selama tiga bulan dikurangi satu persen atau sekitar 2,7 persen.
Sedangkan beban yang ditanggung BI, kata dia, selisih antara yield SBN sekitar 6,8 persen dikurangi 2,7 persen.
Selain burden sharing, defisit keuangan BI, lanjut dia, juga disebabkan suku bung global menurun sehingga penurunan devisa asing juga turun.
Untuk itu, kata dia, BI akan mencari alternatif lain supaya penerimaan hasil penanaman devisa bisa lebih tinggi dan melakukan efisiensi operasi moneter. “Kalau dulu sebagian pakai SBI sekarang hampir semua menggunakan SBN tapi SBN yang kami miliki sebagian untuk burden sharing juga,” katanya.
ANTARA
