Pemerintah Targetkan KEK Galang Batang Serap 23 Ribu Tenaga Kerja

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra

    Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang di Bintan, Kepulauan Riau, ditargetkan dapat menyerap 23 ribu tenaga kerja. Saat ini, pembangunan KEK ini telah mencapai 80 persen dan ditargetkan dapat beroperasi mulai tahun 2021.

    "Dengan tenaga kerja diserap tahap awal 3.500, diharapkan terus bertambah dan menimbulkan multiplier effect yang lain," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan tertulis, Ahad, 27 September 2020.

    Airlangga menambahkan, rencananya di KEK Galang Batang juga akan dibangun industri tekstil. Nantinya, industri ini akan menyerap tenaga kerja dari istri atau keluarga pekerja/buruh PT BAI. "Ini adalah pendekatan yang unik yang tidak banyak dilakukan di berbagai pabrik," ujarnya.

    Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Suhartono, menjelaskan bahwa di KEK Galang Batang tengah dibangun smelter aluminium dengan kapasitas produksi 1 juta ton/tahun. Pihaknya akan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menyiapkan SDM kompeten, guna memenuhi target 23 ribu tenaga kerja yang dibutuhkan.

    "Kami akan melakukan kerja sama dengan kawasan agar penyiapan tenaga kerjanya lebih cepat. Dan kita juga akan meminta bantuan dinas dari luar kawasan untuk bisa mengirim tenaga kerja ke kawasan ini," ujarnya.

    Suhartono mengatakan saat ini ada 90 tenaga kerja Indonesia yang tengah mengikuti pelatihan di Cina untuk mendapatkan alih teknologi dan keterampilan."Mereka ini nanti akan menjadi pengganti teknologi dari Tenaga Kerja Asing yang ada di sini."

    Baca juga: KEK Galang Batang Bintan Bidik Investasi Rp 17 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.