Airlangga Hartarto: Investasi Rp 8,2 T Siap Masuk Kepri, Butuh 1.500 Pekerja

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra

    Beberapa menteri dan pimpinan lembaga saat konferensi pers dalam rapat koordinasi pimpinan, di Wisata Lagoi Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat, 25 September 2020. Foto: Yogi Eka Sahputra

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meluncurkan Program Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK Murah di Kepulauan Riau, Sabtu, 26 September 2020. Bersamaan dengan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat ada 11 perusahaan yang sedang bernegosiasi final untuk masuk ke kawasan Super Hub ini.

    Nilai investasi yang ditargetkan yaitu US$ 550 juta atau sekitar Rp 8,2 triliun (kurs Rp 14.938 per dolar AS). "Tenaga kerja yang akan diserap mencapai sekitar 1.500 orang," kata Airlangga dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, 26 September 2020.

    Airlangga belum merinci daftar 11 perusahaan yang akan masuk tersebut, Akan tetapi, perusahaan-perusahaan ini bisa mendapatkan sejumlah insentif yang ada di program BBK Murah.

    Mereka bisa mendapat stimulus jika masuk ke lokasi zona perdagangan bebas di Batam, Bintan, dan Karimun ini. Stimulus tersebut yaitu sewa lahan gratis selama 5 tahun pertama.

    "Mereka hanya perlu menanggung biaya listrik, maintenance, dan biaya operasional lainnya," kata Airlangga. Selain itu, Airlangga menyebut biaya produksi yang terjangkau, mulai dari biaya listrik, gas, dan pelabuhan yang bersaing.

    Lalu, Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) juga kompetitif. Kemudian, Self Factory Building (SFB) yang tidak kalah bersaing dengan Pulau Jawa.

    FAJAR PEBRIANTO

    Baca juga: Investor di Batam, Bintan, dan Karimun Digratiskan Sewa Lahan 5 Tahun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.