Kemenkeu: Omnibus Law Keuangan Tidak Berkaitan dengan Independensi BI

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) menyerahkan naskah pandangan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri), dan Rachmad Gobel (kanan) saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 September 2020. Rapat tersebut membahas pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) menyerahkan naskah pandangan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kiri) disaksikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kiri), dan Rachmad Gobel (kanan) saat Rapat Paripurna Masa Persidangan I tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 15 September 2020. Rapat tersebut membahas pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, tidak ada hubungannya dengan revisi undang-undang Bank Indonesia atau pun independensi BI.

    "Ini sepenuhnya berbeda," kata Febrio dalam diskusi virtual, Jumat, 25 September 2020

    Menurutnya, omnibus law sektor keuangan tersebut merupakan reformasi yang telah disusun dari tahun-tahun sebelumnya. Dia mengatakan hal itu dilakukan karena melihat sektor keuangan di Indonesia sangat kecil.

    Febrio mencontohkan sektor perbankan Indonesia porsinya 60 persen dari produk domestik bruto, sedangkan di negara lain sudah jauh lebih besar. Sektor asuransi, serta dana pensiun juga masih kecil atau di kisaran 5,5 persen dari PDB.

    Karena itu, kata dia, undang-undang yang ada harus dibenahi supaya makin jelas dan sektor keuangan bisa semakin membuka instrumen baru.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Traveling Virtual di Masa Pandemi Covid-19

    Dorongan untuk tetap berjalan-jalan dan bertamasya selama pandemi Covid-19 masih tinggi.