Pemerintah Jawa Barat merinci, ada tujuh proyek infrastruktur yang akan didanai oleh pinjaman daerah tersebut. Porsi terbesar akan digunakan untuk pembiayaan pengerjaan infrastruktur sosial kesehatan sebesar Rp 1,016 triliun.
Sisanya, untuk infrastruktur jalan Rp 463,558 miliar, pengairan Rp 27,96 miliar, perumahan Rp 200,55 miliar, infrastruktur perkotaan ruang terbuka publik Rp 63,692 miliar, infrastruktur bangunan publik Rp 25,598 miliar, serta infrastruktur sosial pariwisata Rp 15 miliar.
Ridwan Kamil mengatakan, pengerjaan proyek akan dipantau ketat agar pelaksanaannya bisa menyerap lapangan kerja sebanyak-banyaknya. “Maka dari itu, saya titip monitoring oleh Kepala Bappeda dan Sekda, agar pinjaman daerah pemulihan ekonomi ini bermanfaat untuk warga Jabar yang terjun langsung dalam proyek infrastruktur pengerjaan di lapangan,” kata dia.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, berbeda dengan daerah lainnya, Jawa Barat memilih mendistribusikan pinjaman daerah yang diperoleh berupa bantuan keuangan pada masing-masing kabupaten/kota. “Pinjaman daerah itu biasanya hanya untuk kepentingan pemerintah daerah sendiri, berbeda dengan apa yang saat ini dilakukan di Jabar. Pak Gubernur, dengan kebijakannya, meneruskan bantuan keuangan (kepada kabupaten/kota). Kami berharap bahwa kebijakan ini bisa dioptimalkan dalam pengembangan dan kebaikan ekonomi di Provinsi Jabar beserta kabupaten/kota di Jabar,” kata dia.
Bersamaan, juga dilaksanakan perjanjian pinjaman modal kerja antara PT Jasa Sarana dan Bank BJB dengan nilai Rp 50 miliar. Keduanya adalah BUMD milik pemerintah Jawa Barat. Pinjaman yang diperoleh PT Jasa Sarana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya jalan tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan).
AHMAD FIKRI (BANDUNG)
Baca juga: Sri Mulyani Beberkan Sebab Jakarta dan Jawa Barat Dapat Pinjaman Rp 16,5 Triliun
