Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Transaksi Pembayaran Pajak via Bukalapak Naik 86 Persen

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
bukalapak.com
bukalapak.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bukalapak mencatat kenaikan hingga 86 persen pada transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor melalui e-commerce ini. Selain itu, pengguna fasilitas pembayaran pajak ini juga naik 55 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan, untuk tahun depan, perusahaan  menargetkan pertumbuhan transaksi hingga 3 kali lipat dibanding saat ini. Salah satunya  dengan mengajak Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bergabung dalam live PBB dan e-samsat di Bukalapak. 

"Komitmen kami pada penciptaan kesetaraan akses teknologi ditujukan untuk mendukung optimalisasi pelayanan publik dari pemerintah, yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pendapatan negara," ujar Rachmat dalam konferensi video pada Kamis, 24 September 2020.

Bukalapak telah meluaskan wilayah untuk digitalisasi teknologi dalam urusan pajak PBB. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan ke wilayah Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Utara. Dibandingkan tahun lalu yang hanya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Untuk pajak kendaraan bermotor, pada kuartal keempat tahun 2020 Jawa Tengah menambah cakupan wilayah pembayaran digital e-samsat selain Jawa Barat, Banten, dan Kepulauan Riau. Pada tahun ini juga Bukalapak menjadi platform pertama yang menerima pembayaran e-samsat di mitra Bukalapak sebagai dukungan pemerintah mengenai pajak daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada kesempatan  yang sama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hadirnya platform yang mempermudah pembayaran pajak merupakan bentuk dukungan konkret pelaku industri digital terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengguna, menurut Hestu, dapat membantu pemerintah demi kelangsungan pembangunan negara sekaligus menjalan agenda negara. "Kami mengapresiasi sekali bahwa Bukalapak sebagai suatu platform digital marketplace itu sudah membantu kita pemerintah secara umum, memperluas layanan dan mempermudah layanan untuk wajib pajak untuk membayar pajak," sebut Hestu.

FAZRINALDO

Baca juga: Bos Bukalapak: Nilai Transaksi E-commerce Flat Meski Banyak yang Belanja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo & Shopee, Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech

6 jam lalu

Peserta Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo dan Shopee
Workshop Kolaborasi Politeknik Tempo & Shopee, Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech

Workshop Politeknik Tempo Jakarta, Shopee, dan Mandiri Sekuritas bertajuk "Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech".


Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

7 jam lalu

Aplikasi Samsat Digital Nasional (Signal) yang dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara daring. TEMPO/Wawan Priyanto
Aturan Penerimaan Pajak Ekonomi Digital, Ini Landasan Regulasinya

Industri ekonomi digital terus mencuat, diketahui untung triliunan rupiah pemerintah terima dari hasil pajak ekonomi digital.


Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Cek Besaran Potongan Pajak Sesuai Penghasilan untuk THR 2024

THR bagi karyawan swasta akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan cara dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Berapa besaran pajaknya?


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

2 hari lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara dalam Sidang Majelis Umum PBB yang membahas konflik Israel Palestina di New York, Amerika Serikat pada Kamis 26 Oktober 2023. Foto: Kemlu RI
Apa Itu Resolusi PBB, Macam dan Dampaknya bagi Negara Anggota

Berikut adalah pengertian resolusi PBB, sifat dan dampaknya bagi negara-negara anggota


Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

3 hari lalu

Presiden Jokowi memberi sambutan sebelum menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Jokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024

Presiden Jokowi meminta layanan yang mengintegrasikan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian - segera selesai.


Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

4 hari lalu

Seminar Nasional Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah bertema Islamophobia Within Muslim and Islamiphobia Without Islam: Kebencian atas Muslim dan Islam, antara Asumsi, Fakta dan Prasangka, pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Bram Setiawan
Islamofobia: Menelusuri Pandangan Ini di Barat dan Indonesia

Kata Islamofobia sudah lama menjadi sorotan para akademikus dan pemerhati studi Islam


Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

4 hari lalu

Calon Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sambutan dalam acara buka puasa bersama DPP PAN di Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan buka puasa bersama pertama usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diputuskan oleh KPU dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 menjadi pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.


Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

5 hari lalu

Direktur PT SDR menjadi tersangka kasus perpajakan saat diserahkan petugas Kanwil DJP Sumut 1 dan Polda Sumut kepada Kejati Sumut. Foto: Istimewa
Diduga Rugikan Negara Rp3,9 Miliar karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Jadi Tersangka

Modus perbuatannya dengan menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak.