Ada Problem Daya Saing, Pemerintah Diminta Ganti Judul Omnibus Law

Editor

Dwi Arjanto

Ribuan massa buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama-sama dengan elemen serikat pekerja yang lain melakukan aksi demo di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 25 Agustus 2020. Dalam aksinya massa buruh menolak omnibus law RUU Cipta Kerja dan Stop PHK. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta -Terkait alotnya omibus law, akademisi sekaligus pakar etika pembangunan berkelanjutan, Sonny Keraf, menggaris bawahi bahwa sumber masalah keberlanjutan daya saing adalah korupsi.

Perilaku koruptif menyebabkan proses perizinan dan proses pengembangan ekonomi tidak efisien.

"Jadi ini soal perilaku, walaupun saya sadar bahwa tidak hanya problem perilaku dan sifatnya kultural, tapi juga problem struktural," kata Sonny, dalam diskusi virtual bertajuk Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, Selasa, 22 September 2020.

Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari proses perizinan berlapis-lapis dengan waktu yang tidak pasti kapan izin itu diberikan. "Bukan soal mahalnya biaya pengurusan izin, tetapi waktu yang dibutuhkan menjadi panjang bahkan tidak pasti," katanya. "Kalau mahal, tapi ada kepastian tiga hari selesai, oke."

Baca juga : Tiga Partai Kompak Kritik Bank Tanah di RUU Cipta Kerja 

Selanjutnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini menyatakan sejak awal keberatan dengan judul RUU Cipta Kerja yang didasari dengan argumentasi adanya tumpang-tindih dalam proses perizinan yang lama sehingga investor tidak masuk ke Indonesia.

"Tetapi malah memilih Vietnam, Thailand, serta memilih negara lain," ujarnya. Dari proses perizinan yang lambat itulah, kata dia, sehingga dengan undang-undang sapu jagat tersebut Presiden Joko Widodo ingin mempermudah perizinan investor agar lebih cepat dan pasti.

Namun, dia menambahkan, jika konsepnya terkait lapangan kerja untuk menjamin kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik bagi banyak masyarakat Indonesia, judulnya harus diubah dengan Omnibus Law Perlindungan dan Penciptaan Lapangan Kerja. "Jadi tidak hanya pencipataan lapangan kerja, tapi perlindungan lapangan kerja," tutur dia.

Penjelasan lelaki bernama lengkap Alexander Sonny Keraf ini, lapangan kerja yang ada harus dilindungi baru menciptakan lapangan kerja baru, yang memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Konotasi dari judul tersebut, menurut dia, sektor andalan adalah sektor industri di daerah perkotaan.

"Atau sektor korporasi besar, investasi besar, iya kan. Sehingga judulnya penciptaan lapangan kerja," kata Sonny.

Dia menjelaskan mengapa perlindungan itu perlu ditekankan, sebab yang utama harus dilakukan pemerintah adalah melindungi lapangan kerja yang ada di daerah-daerah.

Selain di daerah, perlindungan lapangan pekerjaan harus menjangkau desa yang di dalamnya ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, koperasi, pedagang, pengrajin, dan industri rumah tangga yang sudah ada saat ini. "Itu harus dilindungi," tutur dia.

Perlindungan itu tiu dilakukan agar tanah petani tidak diserobot korporasi perkebunan, korporasi tambang. Penyerobotan itu membuat para petani lari ke kota, serta masalah lain adalah, mereka tidak diberi akses permodalan yang cukup, serta tidak diberi perhatian terkait penyuluhan pertanian. "Ini cerita yang terjadi akhir-akhir ini," kata dia.

IHSAN RELIUBUN | DA






Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

1 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

3 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

8 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

11 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

13 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Jejak Gus Dur: Keturunan Tionghoa, Reformasi NU, Bentuk PKB, Dilengserkan sebagai Presiden, Bapak Toleransi

18 hari lalu

Jejak Gus Dur: Keturunan Tionghoa, Reformasi NU, Bentuk PKB, Dilengserkan sebagai Presiden, Bapak Toleransi

Gus Dur atau Abdurrahman Wahid memberikan warna bagi sejarah Indonesia. Tokoh NU menjadi Presiden RI yang dimakzulkan lewat Sidang Istimewa MPR.


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

20 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

27 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik