Perusahaan Logistik Desak Pilkada Ditunda, Ini Sebabnya

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman memberikan sambutan pada acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, Arief Budiman memberikan sambutan pada acara kampanye protokol kesehatan di Polda Metro Jaya, Kamis, 10 September 2020. Polda Metro Jaya menggelar acara bertajuk 'Pembagian Masker Secara Serentak, Kampanye Jaga Jarak, Hindari Kerumunan dalam Rangka Operasi Yustisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan Sehat'. Dengan adanya kampanye tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik dan selamat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan pengusaha di bidang logistik mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020. Pasalnya, ajang tersebut dinilai hanya akan menambah risiko penyebaran virus Corona. 

    Sekretaris Jenderal Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan penundaan Pilkada untuk menghentikan ancaman penularan Covid-19 jauh lebih penting ketimbang potensi meraup pendapatan jasa logistik. 

    "Artinya, dapat menyelamatkan nyawa masyarakat Indonesia dibanding pendapatan yang masih bisa didapatkan di saat Covid-19 ini hilang dari bumi Indonesia tercinta," kata Akbar seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa, 22 September 2020.

    Lebih jauh Akbar menilai penundaan Pilkada karena pandemi Covid-19 bukanlah bentuk kegagalan dalam berdemokrasi. Pemerintah justru akan dinilai tanggap melindungi rakyat dari penularan Covid-19.

    Akbar menjelaskan, Pilkada selama ini merupakan waktu banyak orang bertemu dan berkumpul. "Sementara pandemi kan tidak seperti itu, harus jaga jarak, harus lebih banyak di rumah," tuturnya.

    Oleh karena itu, menurut dia, ketika situasi Covid-19 belum membaik, bahkan angkanya cenderung meningkat, pemerintah harus lebih serius mempertimbangkan menunda pelaksaan Pilkada. "Itu bukan berarti KPU gagal, Bawaslu gagal, ataupun pemerintah gagal dalam kita berdemokrasi. Justru masyarakat akan apresiasi," katanya.

    Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat selama masa pendaftaran peserta Pilkada 4-6 September lalu, terjadi 243 dugaan pelanggaran terkait aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

    Menurut Akbar, kekhawatiran juga muncul lantaran dalam rancangan aturan kampanye, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana tetap mengizinkan calon kepala daerah untuk menggelar konser sebagai salah satu metode kampanye Pilkada sebagaimana ketentuan dalam undang-undang dan peraturan.

    Bagi KPU, kata Akbar, tentu tidak mudah menghapus bentuk-bentuk kampanye seperti konser, karena undang-undangnya masih sama. "Ini sungguh disayangkan padahal kemarin kita mencapai rekor 4.000 kasus dalam sehari. Jadi mari kita tunda Pilkada demi kesehatan bersama," kata Akbar yang juga Direktur Utama PT Krakatau National Resources, anak usaha BUMN PT Krakatau Steel.

    ANTARA

    Baca: Erick Thohir: Tak Ada Artinya Sukses Pilkada Tapi Penanganan Covid-19 Gagal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Antisipasi Penyebaran Wabah Covid-19 Saat Maulid Nabi

    Untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, pemerintah berupaya mencegah kerumunan dalam setiap kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.