TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyetujui anggaran tahun 2021 yang sudah ditetapkan Komisi VI DPR. Anggaran tahun depan yaitu Rp 244 miliar, turun dari tahun lalu yang sebesar Rp 346 miliar.
"Memang turun cukup signifikan," kata Erick dalam rapat dengan DPR di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Uang ini akan digunakan Kementerian BUMN untuk dua program utama yaitu dukungan manajemen Rp 158,2 miliar. Kemudian untuk pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar.
Berdasarkan jenis belanja, anggaran ini sebagian besar untuk belanja barang yaitu Rp 162,15 miliar atau 66,2 persen untuk belanja barang. Untuk belanja pegawai Rp 63,17 miliar atau 25,8 persen. Terakhir untuk belanja modal Rp 19,5 miliar atau 8 persen.
Anggaran Rp 244 miliar tahun depan juga tidak berubah dari pagu awal yang ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Dari pagu anggaran tersebut, terdapat lima output utama yang menjadi target Kementerian BUMN di tahun depan. Rinciannya realisasi, target 2020 ke 2021 yaitu sebagai berikut:
1. Kontribusi BUMN terhadap Penerimaan Negara
2019: Rp 415 triliun
2020: Rp 365 triliun
2021: Rp 413 triliun
2. Aset
2019: Rp 8.725 triliun
2020: Rp 8.733 triliun
2021: Rp 9.099 triliun
3. Ekuitas
2019: Rp 2.670 triliun
2020: Rp 2.664 triliun
2021: Rp 2.900 triliun
4. Laba Bersih
2019: Rp 141 triliun
2020: Rp 152 triliun
2021: Rp 198 triliun
5. Capital Expenditure
2019: Rp 411 triliun
2020: Rp 368 triliun
2021: Rp 481 triliun
Dengan target yang meningkat dan anggaran yang menurun, Erick berjanji akan tetap memaksimalkan program yang disiapkan. "Dari dana yang sudah ada ini," kata dia.
FAJAR PEBRIANTO
