TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR dan sejumlah kementerian menyepakati pagu anggaran untuk 2021. Ada kementerian yang mengalami kenaikan anggaran dari tahun lalu, dan sebagian mengalami penurunan seperti Kementerian BUMN yang dipimpin Erick Thohir.
Salah satu yang mengalami penurunan adalah anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari tahun lalu yang sebesar Rp 346 miliar pada 2020 menjadi Rp 244 miliar pada 2021.
"Memang turun cukup signifikan," kata Erick dalam rapat di Jakarta, Selasa, 22 September 2020.
Uang ini akan digunakan Kementerian BUMN untuk dua program utama yaitu dukungan manajemen Rp 158,2 miliar. Kemudian untuk pengembangan dan pengawasan sebesar Rp 86,6 miliar. Meski demikian, Erick berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran yang disetujui ini.
Alokasi anggaran ini juga tidak berubah dari pagu awal yang ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa.
Dari pagu anggaran tersebut, terdapat lima output utama yang menjadi target Kementerian BUMN di tahun depan. Rinciannya yaitu pertama, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara sebesar Rp 413 triliun. Kedua, total aset BUMN sebesar Rp 9.099 triliun.
Ketiga, total ekuitas BUMN sebesar Rp 2.900 triliun. Keempat, total laba bersih BUMN sebesar Rp 198 triliun. Kelima, total Capex BUMN sebesar Rp 481 triliun.
Jika anggaran Kementerian BUMN turun, BKPM naik. Tahun depan, anggaran mereka sebesar Rp 1 triliun. Naik dari dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp 630,7 miliar, maupun dari pagu awal yang sebesar Rp 589 miliar.
Dari total anggaran Rp 1 triliun ini, terbanyak untuk sekretariat utama yaitu Rp 297 miliar, promosi penanaman modal yaitu Rp 285 miliar, dan pelayanan penanaman modal Rp 179 miliar.
FAJAR PEBRIANTO
