TEMPO.CO, Jakarta - Persoalan kelangkaan pupuk subsidi kembali mencuat karena kerap dikeluhkan oleh para petani. Persoalan ini diungkapkan oleh Komisi IV DPR-RI.
"Saudara menteri beserta dirjen, Dirut Pupuk Holding. Saya dapat keluhan, dan bukan saya saja, (kelangkaan pupuk) yang paling besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian secara virtual, Senin, 21 September 2020.
Masalah ini coba dibenahi dengan kartu tani. Namun dalam pelaksanaannya dirasa tak maksimal. Oleh karenanya, Sudin mengatakan banyak pengaduan, baik secara resmi maupun informal mengenai penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani. Untuk itu, program dihentikan sementara waktu hingga masalah tersebut bisa diatasi.
"Kemarin dapat penjelasan dari Kementan untuk penggunaan kartu tani ditunda sampai Desember 2020," ucapnya.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo pun menanggapi soal keluhan kelangkaan dari pupuk bersubsidi. Ia menyebut, pihaknya akan segera mengupayakan agar para petani kembali mendapatkan pupuk bersubsidi.
Dia mengatakan, penambahan anggaran untuk subsidi pupuk sudah disetujui. Agar petani bisa mendapatkan subsidi pupuk. "Pemerintah telah menyetujui penambahan pupuk itu. Dan tinggal administrasi yang sepenuhnya belum, tapi semua proses sudah dilewati," tuturnya.
Ia berjanji kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin untuk menyelesaikan masalah administrasinya dengan cepat. "Saya akan selesaikan satu minggu," tuturnya.
