Fraksi Golkar Tidak Setuju Revisi UU Bank Indonesia

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk F Paulus (kedua kanan), Bendahara Umum Dito Ganinduto (ketiga kiri) dan jajaran pengurus lainnya bersiap membuka Bimbingan Teknis Pilkada Serentak 2020 bagi Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Sekjen Lodewijk F Paulus (kedua kanan), Bendahara Umum Dito Ganinduto (ketiga kiri) dan jajaran pengurus lainnya bersiap membuka Bimbingan Teknis Pilkada Serentak 2020 bagi Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi wilayah Kalimantan, Maluku dan Maluku Utara di Jakarta, Sabtu, 29 Agustus 2020. Bimtek tersebut membahas sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak Tahun 2020. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar di DPR tidak menyetujui Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, termasuk wacana pembentukan Dewan Kebijakan Ekonomi Makro.

    “Soal revisi UU BI, kami Fraksi Golkar tidak mengirim anggota di Baleg (Badan Legislatif) untuk membahas itu,” kata Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang juga Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto saat dihubungi Antara di Jakarta, Sabtu, 19 September 2020.

    Dito mengatakan Fraksi Golkar sudah menyuarakan agar parlemen saat ini tidak membahas Revisi UU BI.

    "Kalau soal Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita pasti tidak setuju, saya sudah memastikan," ujarnya.

    Di Komisi XI DPR, yang merupakan Komisi Keuangan dan Perbankan DPR, menurut Dito, Revisi UU BI belum pernah dibahas baik secara formal maupun informal.

    "Bahwa akan ada Dewan Moneter atau Dewan Kebijakan Ekonomi Makro, kita tidak pernah membahas satu kali pun, belum pernah sama sekali dalam Komisi XI secara resmi maupun tidak resmi," ujar dia.

    Dito menekankan naskah sementara revisi UU BI baru usulan dari Baleg DPR.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jejak Pelaku Teror Kekerasan di Desa Lembantongoa

    Aksi teror kembali terjadi di Desa Lembantongoa, Sigi, Sulawesi Tengah, terjadi pada Jumat, 27 November 2020.