Saat itu, Retno angkat suara terkait laporan Pentagon “Military and Security Development Involving the People’s Republic of China 2020” yang terbit Selasa, 1 September 2020. Laporan itu menyebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap oleh Cina sebagai lokasi bagi fasilitasi logistik militernya.
Situs asia.nikkei.com mewartakan dalam laporan Pentagon tersebut, Cina tampaknya telah menganggap Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan dan Sri Lanka serta beberapa negara Afrika dan Asia tengah lainnya sebagai fasilitas logistik. Zack Cooper, peneliti dari lembaga kajian American Enterprise Institute, mengatakan pernyataan seperti ini tampaknya pertama kali dalam observasi semacam ini yang diungkapkan dalam laporan.
Laporan itu mencatat, Cina telah mengajukan penawaran (jadi fasilitas logistik) ke Namibia, Vanwatu dan Negara Kepulauan Solomon. Cooper mengatakan laporan tersebut menekankan keinginan Cina bertindak secara global.
Tiga hari kemudian, Jumat, 4 September 2020, Retno Marsudi membantah informasi tersebut. Ia menyatakan wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun.
“Secara tegas, saya ingin menekankan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia, maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun. Saya ulangi, wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun,” kata Retno.
Baca: Bukan Epidemiolog, Luhut Klaim Manajer yang Baik Tangani Pandemi Covid-19
