Luhut Jawab Sengkarut Data Pasien Covid-19 antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, saat mengunjungi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 6 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menjawab isu sengkarut perbedaan data pasien terinfeksi virus corona antara pemerintah pusat dan daerah. Luhut mengatakan persoalan itu sudah tertangani dengan baik.

    “Di bawah PIC (person in charge) sudah bicara, kemudian saya kirim lagi tim kami untuk lihat ke lapangan. Pemahaman kita sudah oke sekarang. Itu hal yang baik,” ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Jumat, 18 September 2020.

    Menurut Luhut, pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah-pemerintah daerah, seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Luhut juga telah berbicara dengan gubernur setempat, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, serta Kementerian Kesehatan untuk menyisir adanya selisih jumlah pasien.

    Dengan upaya tersebut, Luhut memastikan saat ini hampir tidak ada lagi perbedaan angka. Selanjutnya, ia menyatakan pemerintah akan terus menggencarkan pengetesan dan penelusuran terhadap masyarakat yang terindikasi terpapar virus corona.

    “Testing kepada orang-orang yang punya gejala, jangan yang sehat-sehat semua dites,” ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Antisipasi Penyebaran Wabah Covid-19 Saat Maulid Nabi

    Untuk menekan penyebaran wabah Covid-19, pemerintah berupaya mencegah kerumunan dalam setiap kegiatan di masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.