Pemerintah tengah mengkaji skema kerja sama dengan badan usaha demi menyiasati minimnya anggaran untuk target tersebut. "Kami sedang konsultasi publik untuk melihat respons mereka baik dari aspek legal, lingkungan, hingga kemampuan beli mereka," kata Alimuddin.
Kementerian Energi bergerak bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan berkunjung ke lokasi-lokasi potensial, salah satunya Mojokerto.
Alimuddin mencatat saat ini baru sekitar 15 ribu jaringan gas rumah tangga yang terpasang di sana. Padahal terdapat sekitar 45 ribu rumah tangga di Mojokerto. Medan pun masuk radar pemerintah lantaran memiliki potensi 100 ribu rumah tangga namun baru 10 ribu jaringan gas yang terpasang.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Jugi Prayogo, mengaku telah menjalin komunikasi dengan sejumlah badan usaha yang tertarik berinvestasi di jaringan gas. Salah satunya adalah PT Jakarta Propertindo.
Perusahaan properti dan infrastruktur milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu telah memberikan paparan mengenai rencana mereka untuk ikut membangun jaringan gas rumah tangga dan pelanggan kecil di hadapan Direktorat Jenderal Migas dan BPH Migas. Jugi mengatakan mereka akan membuat studi kelayanan proyek.
