Kementerian ESDM Wacanakan Subsidi Listrik Dialihkan untuk PLTS Atap

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian ESDM himbau pemerintah daerah turut aktif membangun PLTS atap.

    Kementerian ESDM himbau pemerintah daerah turut aktif membangun PLTS atap.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewacanakan pengalihan anggaran subsidi listrik untuk pengadaan PLTS atap bagi pelanggan PT PLN (Persero). Wacana ini sebagai upaya untuk mengakselerasi pengembangan PLTS atap dan meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT).

    Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian ESDM Harris mengatakan, program tersebut masih berupa konsep dan pembahasannya masih membutuhkan waktu yang cukup lama.  

    Dalam konsep shifting subsidi tersebut, diharapkan anggaran subsidi listrik nantinya sebagian dapat dialihkan untuk pengadaan PLTS atap bagi pelanggan PLN golongan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi.  

    "Secara kepemilikan PLTS itu diusulkan menjadi milik PLN tapi dipasang di atap masyarakat yang memang bersubsidi. Tapi itu baru konsep, masih jauh mengatakan kapan diimplementasikan. Mengalihkan subsidi bukan perkara mudah karena harus dibahas dengan DPR," ujar Harris dalam konferensi pers Gerakan Nasional Sejuta Surya Atap, Rabu, 16 September 2020.

    Namun menurutnya, bila wacana ini direalisasikan akan mampu mengakselerasi pengembangan PLTS atap hingga 1 gigawatt peak (GWp) per tahun mengingat jumlah pelanggan golongan 450 VA mencapai kurang lebih 24 juta pelanggan dan golongan 900 VA bersubsidi sekitar 7 juta pelanggan.

    Harris juga menilai pemasangan PLTS atap secara masif tak akan mengganggu sistem kelistrikan PLN.

    "Kalau PLTS tersentral seperti Cirata, akan sangat pengaruhi kualitas sitem atau memberikan dampak yang signifikan terutama pada sistem kecil.  Tapi kalau PLTS atap kan tersebar, ada di dalam komplek 10-20 rumah. Jadi terdistribusi secara luas di sistem PLN sehingga intermitensi yang dikhawatirkan sangat kecil," kata Harris.

    Harris optimistis konsep tersebut akan memberikan dampak positif pada biaya penyediaan pokok (BPP) PLN dan dapat meningkatkan bauran EBT, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.

    BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.