Viral Video Ahok Kritik Pertamina Hingga Minta Kementerian BUMN Dibubarkan

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisaris Utama Pertamina ini melaporkan akun Instagram @ito.kurnia, yang kerap mengunggah konten yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarganya. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Komisaris Utama Pertamina ini melaporkan akun Instagram @ito.kurnia, yang kerap mengunggah konten yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarganya. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Ahok juga menyinggung soal praktik-praktik bagaimana direksi BUMN bermain aman dengan melobi Menteri BUMN. Sejumlah komisaris BUMN pun merupakan titipan dari kementerian.

    Perum Peruri pun tak lepas dari kritik Ahok. Ia kesal dengan perusahaan yang sama-sama milik negara itu malah minta Pertamina membayar Rp 500 miliar untuk sistem paperless di perusahaan migas tersebut.

    Tempo sudah berupaya mengkonfirmasi soal video tersebut ke Ahok. Namun panggilan lewat sambungan telepon hingga pesan pendek yang dilayangkan belum direspons.

    Terkait hal ini, VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menyatakan perseroan menghargai pernyataan Ahok tersebut. "Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan. Kami menghargai pernyataan Pak BTP," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa malam, 15 September 2020.

    Kritik Ahok, kata Fajriyah, juga sejalan dengan restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif.  Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menjalankan  kerjasama dengan KPK dan PPATK yang membuktikan komitmen Pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur. 

    Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan pernyataan Ahok sepenuhnya merupakan masukan untuk Pertamina. "Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ujar Arya.

    Kementerian BUMN, kata Arya, memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik. "Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi."

    Arya juga menanggapi soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut Ahok merupakan titipan dari kementerian-kementerian. "Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," ucapnya.

    FAJAR PEBRIANTO | ANTARA

    Baca: Target Bisnis Pertamina 2020, Ahok: Kami Kejar Agar Tidak Rugi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Febri Diansyah dan Jumlah Mereka yang Pamit dari KPK 5 Tahun Terakhir

    Mantan Kepala Biro Humas KPK, Febri Diansyah, menyatakan telah mengajukan surat pengunduran diri. Selama 5 tahun terakhir, berapa pegawai yang pamit?