Proyek Jurassic Park Pulau Rinca Ditolak Forum Masyarakat Pariwisata, Sebabnya?

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah komodo berkumpul dalam kunjungan di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 Oktober 2018. Pulau Rinca yang merupakan zona inti Taman Nasional Komodo, dihuni lebih dari 1.500 ekor komodo. TEMPO/Tony Hartawan

    Sejumlah komodo berkumpul dalam kunjungan di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Ahad, 14 Oktober 2018. Pulau Rinca yang merupakan zona inti Taman Nasional Komodo, dihuni lebih dari 1.500 ekor komodo. TEMPO/Tony Hartawan

    Kepala Dinas Pariwisata NTT Wayan Darmawa mengatakan pembangunan Pulau Rinca mempertimbangkan keamanan bagi pengunjung wisata. “Sarana dan prasarana itu kan memisahkan area komodo dan pengunjung sehingga tidak ada kemungkinan yang membahayakan,” ucapnya saat dihubungi Tempo.

    Ia mengatakan pembangunan pun tidak menyeluruh, melainkan hanya dipusatkan di salah satu kompleks. “Di kompleks gedung yang dulu orang liar orang pegang komodo, nah pembangunan hanya dilakukan di sana,” ucap Wayan.

    Pada Juli lalu, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) dan Ditjen Cipta Karya melakukan penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan (LHK) di Ruang Rapat Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta. Kerja sama ini terkait rencana pembangunan infrastruktur Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo.

    Melalui perjanjian tersebut, Kementerian PUPR akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur seperti jalan gertak elevated seluas 3.055 meter persegi; penginapan petugas ranger, peneliti, dan pemandu wisata seluas 1.510 meter persegi.

    Kemudian, pusat informasi seluas 3.895 meter persegi; pos istirahat seluas 318 meter persegi, pos jaga seluas 126 meter persegi; Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) melalui pemasangan perpipaan sepanjang 550 meter dan reservoir seluas 144 m eter persegi; pengaman pantai sepanjang 100 meter; dan pembangunan dermaga seluas 400 meter persegi dengan panjang 100 meter dan lebar 4 meter.

    Sepanjang 2020, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp 902,47 miliar untuk mengerjakan 43 paket kegiatan infrastruktur di KSPN Labuan Bajo. Pekerjaan ini meliputi peningkatan kualitas layanan jalan dan jembatan, penyediaan Sumber Daya Air, permukiman, dan perumahan.

    Khusus pengembangan infrastruktur Pulau Rinca, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 21,25 miliar, reservoir SPAM senilai Rp 2,41 miliar, dan pembangunan pengaman Pantai Lohbuaya sebesar Rp 46,3 miliar.

    Baca: Wishnutama Ingin Sulap Labuan Bajo Jadi Wisata Super Premium   


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.