Seumpama benar-benar terealisasi, Venan mengatakan pembangunan Pulau Rinca akan berpotensi mengancam sektor pariwisata berbasis alam sebagai produk utama Labuan Bajo. Lebih lanjut, pembangunan Pulau Rinca diduga hanya melayani kepentingan investor.
Sementara itu, Ketua Formapp Aloysius Suhartim Karya mengatakan kelompoknya menuntut pemerintah segera menghentikan rencana pembangunan sarana dan prasarana di kawasan Pulau Rinca. “Kami juga menuntut pemerintah untuk membuka informasi seluas-luasnya terkait dengan pembangunan dan segera melakukan konsultasi publik terlebih dulu,” ucapnya.
Formapp juga mengutuk upaya mengalihfungsikan Taman Nasional Komodo menjadi kawasan investasi. Alih-alih membuka ruang investasi yang merugikan, kelompok masyarakat itu meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya pelestarian di dalam kawasan Taman Nasional Komodo dan Flores sebagai bentuk pemeliharaan aset jangka panjang.
Sejauh ini, Formapp tiga kali melayangkan protes, namun tak memperoleh respons dari pemerintah. Protes pertama berupa unjuk rasa di kantor DPRD Manggarai Barat. Kemudian, Formapp telah mengirimkan surat ke Komisi Komisi IV, V , dan X DPR. Terakhir, kelompok itu melayangkan surat ke UNSECO dan UNEP pada 9 September 2020.
Protes pembangunan kawasan wisata Pulau Rinca juga ramai di media sosial. Akun @KawanBaikKomodo mengunggah desain pembangunan Pulau Rinca dalam bentuk video. Dalam tayangan kurang dari dua menit, tampak sebuah diorama Pulau Rinca yang telah disolek menjadi sebuah kawasan dengan elevated deck. Bangunan dalam pulau terlihat melingkar dengan animasi komodo yang berkeliling di sekitarnya.
“Presiden @Jokowi, Menteri @SitiNurbayaLHK, Unesco @unescojakarta 1. Hentikan proyek2 perusak ekosistem alami Komodo; 2. Cabut izin resort PT SKL,PT KWE, PT SN; 3. Hentikan alihfungsi P.Muang & Bero; 4. Stop rencana wisata eksklusif P. Komodo&rencana relokasi warga; #SaveKomodo,” tulis akun tersebut.
