Lembaga Demografi UI Sebut Lonjakan Pengangguran Berpotensi Picu Konflik

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja dengan mengenakan masker dan menjaga jarak menyelesaikan pesanan furnitur kualitas ekspor di perusahan furnitur PT Saniharto Enggalhardjo di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sebanyak 3,06 juta orang. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan angka pengangguran akan mencapai 4,22 juta orang pada 2020. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

    Sejumlah pekerja dengan mengenakan masker dan menjaga jarak menyelesaikan pesanan furnitur kualitas ekspor di perusahan furnitur PT Saniharto Enggalhardjo di Demak, Jawa Tengah, 9 Juni 2020. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 27 Mei 2020 jumlah pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan sebanyak 3,06 juta orang. Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan angka pengangguran akan mencapai 4,22 juta orang pada 2020. ANTARA FOTO/AJI STYAWAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Turro Selrits Wongkaren mengingatkan soal lonjakan pengangguran bila bonus demografi tidak dikelola dengan baik. Saat ini, kelompok pengangguran di Indonesia semakin banyak berasal dari kalangan yang berpendidikan. Mereka pernah kuliah, SMA, dan SMK.

    "Mereka semakin mengkota, berpendidikan, dan aspirasinya tinggi," kata Turro dalam webinar di Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

    Konsekuensinya, jika kelompok ini tidak ditangani dengan baik, maka kondisinya akan mengarah kapada konflik. Penanganan yang dimaksud adalah penyerapan para pengangguran ini di pasar tenaga kerja, di tengah kondisi bonus demografi saat ini. "Bisa jadi disaster jika tidak dilakukan perbaikan," kata dia.

    Sebelumnya, Turro mengatakan bahwa saat ini hingga 2024 nanti, Indonesia sudah memasuki fase bonus demografi yang membuat supply tenaga kerja lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Turro mengingatkan bahwa momen ini harus dikelola dengan baik agar tidak muncul kelompok pengangguran baru.

    Sebelum pandemi Covid-19 muncul, lembaga ini sudah pernah menganalisis dan memproyeksikan pasar tenaga kerja hingga 2025. Di tahun 2017, sudah ada 8 juta pengangguran dan akan meningkat menjadi 9 juta pada 2025. "Tapi ini sebelum pandemi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.