Gubernur Anies Baswedan pun disarankan untuk berkoordinasi dengan para wali kota dan jajaran pemangku kepentingan hingga level mikro di masyarakat seperti ketua RT/RW. “Dengan demikian kebijakan PSBB ini dapat berjalan dengan efektif,” kata Rifki.
Kedua, kebijakan PSBB penuh ini akan memaksa semua orang beraktivitas dari dan di rumah. Maka, para pelaku bisnis, pekerja, maupun pihak terkait lainnya akan kehilangan biaya peluang atau opportunity cost. Ujung-ujungnya, kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak memiliki pilihan lain lah yang harus tetap bekerja seperti berjualan di pasar.
Karena itu, Rifki meminta Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif bagi warganya untuk yang tinggal di rumah. “Putaran berikutnya instrumen pemberian bantuan sosial, baik itu berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), sembako, Kartu Prakerja, hingga program keluarga harapan, atau pun bantuan listrik lainnya harus memiliki nafas yang panjang,” kata Rifki.
Menurut dia belum dapat dipastikan apakah kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Oleh sebab itu, pemberian bantuan sosial harus diperpanjang minimal hingga pertengahan tahun 2021. “Masih ada 50 persen baik itu pekerja, pelaku bisnis, hingga pelaku terkait lainnya yang kehilangan biaya peluang yang cukup besar. Oleh sebab itu, pemerintah harus tetap memberikan kompensasi kepada mereka,” kata Rizki.
GABRIEL ANIN
Baca juga: Menteri-menteri Jokowi Kritik Anies Soal PSBB Jakarta Jilid II