TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19. Beleid itu di antaranya mengatur diskon dan penundaan pembayaran sebagian iuran program jaminan pensiun di BPJS Ketenegakerjaan atau BP Jamsostek.
Aturan yang ditetapkan pada Senin, 31 Agustus 2020, itu dirilis untuk membantu masyarakat yang daya belinya terganggu akibat pandemi. Sejumlah penyesuaian yang diatur dalam kebijakan itu adalah kelonggaran batas waktu pembayaran iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) setiap bulannya.
Selain pembayaran iuran yang bisa ditunda, pemerintah juga memberi diskon pembayaran iuran JKK dan Jaminan Kematian (JKm). Keringanan iuran JKK yang diberi hingga sebesar 99 persen, artinya peserta hanya perlu membayarkan hingga 1 persen iurannya.
Besaran itu pun memiliki ketentuan lebih lanjut bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU), yakni peserta dengan tingkat risiko sangat rendah membayar 0,0024 persen dari iuran, hingga tingkat risiko sangat tinggi membayar 0,0174 persen iuran.
Tak hanya JKK, iuran JKm pun dipotong hingga 99 persen. Pasal 10 aturan tersebut mengatur perhitungan bagi peserta PPU, yakni 1 persen dikali dengan 0,3 persen dari upah sebulan, sehingga peserta hanya perlu membayar 0,003 persen dari upah sebulan.
Mekanisme pemberian keringanan iuran JKK dan iuran JKm diberikan secara langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan tanpa permohonan. "Mekanisme keringanan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem kepesertaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan," seperti dikutip dari aturan tersebut, Senin, 7 September 2020.
Terkait penundaan pembayaran iuran diatur dalam Pasal 17 beleid tersebut. Kebijakan itu diberikan dengan sejumlah syarat.
