TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari mengatakan berbahaya bila pemerintah terpaksa melepas vaksin Covid-19 untuk dibeli masyarakat dengan mekanisme pasar.
"Karena akan menciptakan price gouging yaitu kenaikan harga yang gila-gilaan sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer di awal-awal pandemi," kata Arief dalam siaran pers BPKN, Sabtu, 5 September 2020. Menurut dia, bahaya tersebut tentu harus dihindari oleh pemerintah. Yaitu, dengan menetapkan patokan harga tertinggi vaksin.
Ketua BPKN Rizal E Halim mengapresiasi rencana pemerintah yang akan memberikan secara gratis vaksin Covid-19 kepada warga yang tidak mampu. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat miskin tersebut disalurkan secara efektif. "Agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya, di mana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos," kata Rizal.
Sebelumnya, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia bakal tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. Untuk jenis mandiri, harga vaksin akan sangat bergantung kepada dinamika pasar.
