Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Kendala untuk Libatkan Swasta dalam Proyek Infrastruktur Daerah

Reporter

Editor

Rahma Tri

image-gnews
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat di proyek jalan tol Pekanbaru-Dumai area seksi 2 di Kabupaten Siak, Riau, Rabu, 19 September 2018. Pemerintah menyatakan proyek jalan tol trans Sumatera Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,4 kilometer tidak termasuk proyek infrastruktur nasional yang dihentikan sementara karena tidak terpengaruh pelemahan nilai rupiah. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi sejumlah masalah dan pekerjaan rumah dalam pelibatan pihak swasta dalam proyek infrastruktur di daerah. Selama ini, keterlibatan swasta dalam Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) masih minim, sehingga pembangunan lagi-lagi mengandalkan skema konvensional lewat APBN dan APBD.

Pada dasarnya, KPBU dilakukan antara Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan swasta. "Esensinya adalah menawarkan business opportunity," kata Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenkeu, Brahmantio Isdijoso, dalam Webinar pada Rabu, 2 September 2020.

PJPK ini bisa menteri, kepala lembaga, kepala daerah, BUMN, maupun BUMD. Saat kerja sama dilakukan, Kemenkeu akan memberikan setidaknya empat fasilitas: Project Development Fund (PDF), Viability Gap Fund (VGF), penjaminan pemerintah, pembiayaan infrastruktur.

Skema pengembalian investasi pun ada dua: user payment dan availability payment. Tapi yang paling krusial adalah, bagaimana kepala daerah meyakinkan equity sponsor atau lembaga keuangan untuk membiayai proyek yang ingin dibangun.

Dalam proses sebelum meyakinkan inilah, Kemenkeu mencatat sejumlah masalah dan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Rinciannya yaitu:

1. Isu Pembebasan Lahan

Menurut Brahmantio, jika sebuah proyek dibangun di atas tanah yang belum jelas status penyelesaiannya, maka tidak akan ada lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman. Memang, ada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang bisa membantu daerah.

LMAN biasanya memberikan talangan terlebih dahulu. Tapi walau demikian, eksekutor untuk penyelesaian di lapangan tetap ada di tangan kepala daerah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gerindra Sebut Masih Butuh Waktu soal Penetapan Calon di Pilgub Jabar

5 jam lalu

Partai Gerindra mengumumkan mengusung Bupati Asahan Surya sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi calon gubernur (cagub) Bobby Nasution pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024. Tempo/Hendri
Gerindra Sebut Masih Butuh Waktu soal Penetapan Calon di Pilgub Jabar

Gerindra masih memerlukan waktu lebih lama untuk menetapkan calon untuk maju Pilkada di beberapa daerah termasuk Pilgub Jabar


Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

7 jam lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

Gibran menjelaskan ada 24 proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan menyusul rampungnya 17 prioritas pembangunan yang sudah dilaksanakan lebih awal.


Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

9 jam lalu

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto ketika ditemui di Kementerian ESDM, Kamis, 12 Oktober 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Dua Dekade Berkontribusi Rp 5.000 Triliun untuk Negara, SKK Migas Sebut Hulu Migas Jadi Penyumbang Terbesar Setelah Pajak

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak.


Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

9 jam lalu

Presiden Joko Widodo mengencangkan baut saat pemasangan bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 22 September 2023. Presiden Jokowi menyebut progres pembangunan Kantor Presiden sudah mencapai 38 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Bertolak ke Abu Dhabi, Jokowi Jemput Komitmen Investasi Raksasa Properti Uni Emirat Arab untuk IKN

Presiden Jokowi menyebut kepastian soal komitmen investasi perusahaan dari Uni Emirat Arab (UAE), Emaar Properties, termasuk dalam rencana anjangsana ke Uni Emirat Arab.


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

9 jam lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

11 jam lalu

Presiden Jokowi bertolak ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Beberkan Alasan Obral HGU IKN Hampir Dua Abad: Kita Ingin OIKN Betul-betul Diberi Kewenangan..

Jokowi membeberkan alasan di balik keputusannya memberikan Hak Guna Usaha (HGU) 190 tahun bagi investor di IKN.


Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

11 jam lalu

Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Gedung Kantor PT Bank Mandiri (Persero) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, hari ini, Kamis, 29 Februari 2024. Foto: dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden.
Jokowi Sebut IKN Mimpi Besar: Jangan Bayangkan 17 Agustus Jadi Semua

Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN memang tidak akan selesai dalam waktu dua atau tiga tahun.


BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Sekarung bawang putih yang diimpor dari Cina di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. Bawang putih yang ada di pasaran merupakan stok lama sebelum pembatasan impor. Tempo/Tony Hartawan
BPS Catat Dominasi Produk Impor Cina di Indonesia, Diprediksi akan Berlanjut di Masa Prabowo-Gibran

BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia masih mendominasi sepanjang bulan Juni dan semester pertama 2024. Diperkirakan akan terus berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya.


Upacara HUT Kemerdekaan RI Digelar di IKN, Ridwan Kamil: Akan Berlangsung Spektakuler

1 hari lalu

Pembangunan IKN dari tangkapan layar video yang diunggah Ridwan Kamil di Instagram, 16 Juli 2024. (Instagram@ridwankamil)
Upacara HUT Kemerdekaan RI Digelar di IKN, Ridwan Kamil: Akan Berlangsung Spektakuler

Kurator IKN Ridwan Kamil mengatakan, upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024 di Nusantara akan berlangsung spektakuler.


Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

1 hari lalu

Menteri Basuki Hadimuljono Sebut BCA Bakal Groundbreaking Tahap 7 di IKN, Ini Respons BCA

BCA buka suara perihal kabar peletakan batu pertama atau groundbreaking BCA tahap VII di IKN.