Menteri PUPR Pastikan Food Estate di Kalteng Mulai Dibangun Bulan Depan

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lokasi banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kamis, 16 Juli 2020. ANTARA/Abriawan Abhe

    Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kanan) meninjau lokasi banjir bandang di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Kamis, 16 Juli 2020. ANTARA/Abriawan Abhe

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah akan dimulai pada Oktober 2020. Pembangunan tersebut dilakukan di lahan aluvial Sekolah Lapang Petani Gambut (SPLG) seluas 165 ribu hektare untuk tanaman padi.

    “Major project-nya (dalam RKP 2021) pembangunan food estate di Kalimantan Tengah untuk padi dan singkong yang kemarin sudah dikoordinasikan akan dibangun pada bulan Oktober ini,” kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Rabu, 2 September 2020.

    Basuki menyebut pembangunan food estate akan mendukung peningkatan ketahanan pangan dengan tujuan mendongkrak produktivitas lahan pertanian. Adapun program pengembangan food estate ini meliputi rehabilitasi saluran irigasi, pintu air dan jembatan, serta pembangunan jalan akses.

    Menurut Basuki, jalan dan jembatan di area food estate akan didesain supaya keberadaanny hanya bisa diakses oleh pengusaha lokal. “Jadi bukan yang (pengusaha) besar yang masuk ke sana. Kita atur jadi porsi pengusaa daerah lebih besar,” tuturnya.

    Meski demikian, pemerintah tak menutup kesempatan bagi pengusaha jumbo. Pengusaha besar yang ingin masuk ke area food estate harus bekerja sama dengan pengusaha lokal menggunakan mekanisme kerja sama operasi atau KSO.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.