TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengusulkan relokasi anggaran sebesar Rp 700 miliar dalam APBN 2020 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Relokasi anggaran dilakukan untuk mempercepat pos-pos yang belum terserap hingga akhir Agustus 2020.
“Ada anggaran-anggaran yang belum terserap itu kami usulkan ke Kementerian Keuangan untuk direlokasi. Kami sedang tunggu persetujuan,” tutur Budi Karya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 31 Agustus 2020.
Kementerian Perhubungan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 36,1 triliun dalam APBN 2020. Pagu itu merupakan anggaran total kementerian setelah adanya penghematan untuk dana penanganan Covid-19.
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan, total anggaran yang terserap hingga 31 Agustus baru 45,27 persen. Angka itu setara dengan Rp 16,3 triliun.
Budi Karya membeberkan ada beberapa kendala dan persoalan yang dihadapi kementeriannya untuk menyerap anggaran sepanjang 2020. Ia mengatakan realisasi sejumlah program terhambat pandemi.
“Pandemi Covid-19 menyebabkan penyerapan anggaran mengalami hambatan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pembangunan dengan adanya kebijakan physical distancing,” tutur Budi Karya.
Kemudian, menurut dia, penerimaan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP dan badan layanan umum (BLU) belum mencapai target sehingga penyerapan tak dapat dimaksimalkan. Selanjutnya, ia menyebut ada sebagian lahan proyek yang masih belum kelar proses pembebasan lahannya.
Ada pula pembayaran termin kegiatan yang tidak sesuai jadwal. Terakhir, Budi Karya menyatakan sebagian kegiatan fisik masih dalam proses perizinan seperti analisis dampak lingkungan dan rencana tata ruang wilayah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah beberapa kali menyentil kinerja kementerian dan lembaga pemerintahan yang dinilai sangat lamban merealisasikan anggaran dalam APBN 2020, khususnya anggaran penanganan Covid-19. Padahal, kata Jokowi, pemerintah harus menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2020 dan belanja pemerintah menjadi salah satu andalan.
"Di kementerian, di lembaga, aura krisisnya betul-betul belum. Masih terjebak pada pekerjaan harian. Enggak tahu prioritas yang harus dikerjakan," ujar Jokowi.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | CAESAR AKBAR
Baca juga: Kemenhub Usulkan Anggaran Rp 41,3 Triliun untuk 2021
