TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Anas Thahir mempertanyakan data pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek belum sesuai dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia. Walhasil, program pemerintah terkait program subsidi gaji dikhawatirkan belum bisa berjalan efektif.
"Saya melihat ada 131,03 juta, sementara yang menjadi peserta BP Jamsostek baru 49,73 juta. Jaraknya cukup besar," sebut Anas pada konferensi video, Rabu, 26 Agustus 2020.
Anggota dewan dari Dapil III Jawa Timur ini meminta kepada BP Jamsostek untuk lebih aktif lagi menjemput bola agar data pekerja sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Sementara itu, politikus dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar program subsidi gaji ini benar-benar tepat sasaran. "Tetapi kita tentu nanti ditanya masyarakat latar belakangnya apa, tiba-tiba dipilih program yang seperti ini," ujar Saleh.
Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN, Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan; dan peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Berita Selanjutnya
Zulhas Tak Khawatir Rupiah Melemah, BI Mampu Hadapi
8 menit lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Kemenkeu dan Bapanas Bakal Bentuk Dana Siaga, Model Pembiayaan Pengendalian Harga Pangan
52 hari lalu
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan pihaknya dan Bapanas sedang mempertimbangkan rencana pembentukan dana siaga.
Pembobolan Bank Himbara Banten Rp 6,1 Miliar, Ini Kata Pj Gubernur Al Muktabar
8 Februari 2024
Dalam kasus pembobolan Bank Himbara ini, Kejaksaan Tinggi Banten menangkap seorang pegawai bank tersebut.
Jamsostek Mobile Luncurkan Fitur Tanya 175
23 Januari 2024
Peserta dapat menyaksikan talkshow Tanya 175 dengan konten pembahasan seputar jaminan sosial Ketenagakerjaan.
Ini Kata OJK soal Adanya 12 Bank yang Melanggar Aturan KUR
20 Januari 2024
OJK menanggapi temuan Kemenkop UKM terkait pelanggaran yang dilakukan oleh 12 lembaga keuangan penyalur KUR. Apa katanya?
Staf Menko PMK Meninggal, Keluarga Terima Santunan BPJS
18 Januari 2024
Kementerian Koordinator PMK berduka atas meninggalnya staf keprotokoleran.
BPJS Ketenagakerjaan dan Pos Indonesia Permudah Akses 242 Ribu Pekerja
13 Januari 2024
Program bersama Racing Contest Joint Marketing 2023 berhasil meningkatkan pendaftaran dan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Beberkan Capaian Satu Dekade Jaminan Sosial
12 Januari 2024
Rata-rata penambahan tenaga kerja aktif yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sejak 2014 hingga 2023 sebesar 2,75 juta pekerja.
Dapat Pinjaman Rp 28,7 Triliun, ID FOOD dan Bulog Bakal Sediakan 12 Komoditas Cadangan Pangan
9 Januari 2024
Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan membeberkan dana pinjaman berbunga rendah dari himpunan bank negara atau Himbara Rp 28,7 triliun.
Pensiun Berkala BPJS Tanpa Berkunjung Cabang
30 Desember 2023
BPJS Ketenagakerjaan dan Bank Mantap bersinergi untuk peningkatan layanan jaminan pensiun.
Tragedi Petir di Sijunjung: BPJS Ketenagakerjaan Segera Bantu Korban
27 Desember 2023
Layanan Cepat Tanggap (LCT) BPJS Ketenagakerjaan bergerak memastikan status kepesertaan korban tersambar petir di Dusun Tuo, Nagari Muaro Bodi, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.