Angkutan Laut Minus 17 Persen, Pengusaha Pelayaran Tunggu Stimulus

Reporter:
Editor:

Rahma Tri

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    Presiden Joko Widodo meninjau aktivitas pengangkutan melalui Tol Laut di Dermaga 107 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 11 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia (INSA), Carmelita Hartoto, optimistis kinerja industri angkutan laut tanah air akan kembali meningkat setelah pandemi Covid-19 berakhir. Tapi saat ini, kata dia, sektor ini masih sangat membutuhkan stimulus dari pemerintah agar bisa tetap bertahan.

    "Kami berharap stimulus yang kami ajukan bisa direalisasikan," kata dia dalam webinar Kemenhub pada Senin, 24 Agustus 2020.

    Sebelumnya, pada triwulan II 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor usaha transportasi dan pergudangan tumbuh minus 30,84 persen (year-on-year/yoy). Khusus untuk angkutan laut tumbuh minus 17,48 persen.

    Menurut Carmelita, penurunan ini memang bukan terjadi karena pandemi Covid-19 semata. Perlambatan sektor pelayaran juga terjadi akibat merosotnya harga minyak dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

    Adapun stimulus yang diharapkan pengusaha, cukup beragam. Salah satunya adalah relaksasi kredit layaknya kendaraan bermotor bagi perusahana pelayaran. Selain itu, INSA juga mengusulkan stimulus berupa pembiayaan dengan suku bunga rendah.

    Carmelita mengatakan, selama ini pembiayaan pembangunan kapal tidak dianggap dan diperlakukan seperti pembiayaan pembangunan infrastruktur. Padahal, peran dan fungsi kapal itu sebagai penyambung atau jembatan dari pulau-pulau.

    Akibatnya, Carmelita menyebut, pembiayaan pembangunan kapal di dalam negeri masih dikenakan suku bunga yang tinggi. Berkisar 11-14 persen dengan tenor yang pendek dan persyaratan administrasi yang rumit. "Solusinya adalah menyamakan skema pembiayaan pembangunan kapal laut dengan skema pembiayaan infrastruktur seperti pembangunan pelabuhan dan jalan tol," kata dia.

    Baca juga: Ekonomi Ditarget 0,25 Persen, Kadin Ingatkan Penyaluran Stimulus Belum Optimal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.