Sri Mulyani: PPN Bahan Baku Kertas Koran Ditanggung Pemerintah Mulai Agustus

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang dilakukan pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengikuti rapat paripurna ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2020. Rapat paripurna tersebut beragendakan pandangan fraksi-fraksi atas RUU tentang Penanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 yang dilakukan pemerintah. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi industri media. Dia mengatakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan baku kertas koran akan ditanggung pemerintah.

    "Jadi mulai Agustus ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya sudah akan keluar, sudah diharmonisasikan," kata dia dalam Pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia atau AMSI, Sabtu, 22 Agustus 2020.

    Menurutnya, keringanan itu diberikan karena pemerintah menilai fungsi media massa menjadi sangat penting untuk ikut membantu edukasi, memberikan pemahaman dan menimbulkan gaya hidup baru.

    Dia juga mengatakan saat ini masih menjadi pembaca rutin media cetak.

    Selain PPN itu, menurut dia, pemerintah memberikan keringanan pembayaran listrik untuk industri media. Perusahaan pers bisa membayar listrik sesuai yang dipakai, tidak lagi menggunakan aturan minimum pemakaian.

    "Kami minta pada PLN itu tidak diminta untuk dibayarkan oleh pelanggan, jadi pelanggan membayar berdasarkan memang yang betul-betul digunakan," ujarnya.

    Keringanan itu, menurutnya, juga diterapkan tidak hanya untuk media, tapi juga untuk industri bisnis dan sosial.

    Dia juga mengatakan penundaan pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi industri media. Hingga saat ini penundaan tersebut masih dalam proses. Dia berharap penundaan itu bisa dilakukan sampai Desember. Implementasinya, kata dia, baru bisa dimanfaatkan setelah Peraturan Pemerintah (PP) rampung dan disahkan.

    Pemerintah, kata Sri Mulyani, juga masih mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan ihwal penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi para pekerja media.

    Ditambah lagi, kata dia, pemerintah memberikan keringanan cicilan pajak korporasi, dari semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

    "Kami dari sisi pemerintah mencoba all out untuk menggunakan instrumen untuk membantu," ujar Sri Mulyani.

    HENDARTYO HANGGI

    Baca juga: Buka Kongres AMSI, Sri Mulyani Sebut Sering Jadi Korban Clickbait


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Negara-negera yang Sudah Melakukan Vaksinasi Anak di Bawah 12 Tahun

    Di Indonesia, vaksin Covid-19 baru diberikan ke anak usia 12 tahun ke atas. Namun beberapa negara mulai melakukan vaksinasi anak di bawah 12 tahun.