TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta investigasi terkait dugaan perdagangan manusia yang menimpa ABK Tanah Air di Kapal Long Xing 629 milik Cina dilakukan secara transparan. Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Cina yang juga dihadiri Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis, 20 Agustus 2020.
“Indonesia meminta legal assistance (bantuan hukum) antara lain untuk keperluan saksi warga negara Tiongkok (Cina) dan investigasi transparan untuk tuduhan perdagangan manusia di kapal Long Xing 629,” tutur Retno dalam konferensi virtual yang dilakukan dari Kota Sanya, Kamis, 20 Agustus.
Retno mengatakan, dugaan perbudakan ABK bukan lagi isu yang hanya melibatkan perusahaan swasta. Dalam hal ini, kata dia, negara juga sudah harus campur tangan agar tak terjadi pelanggaran kemanusiaan di masa mendatang.
Retno menyebut Menteri Luar Negeri Cina menanggapi permintaah Indonesia. “Permintaan ditanggapi positif oleh Menteri Luar Negeri RRT (Cina),” ujar Retno.
Dugaan eksploitasi terhadap WNI ABK Long Xing 629 diungkap pertama kali oleh media massa Korea Selatan. Sebuah stasiun TV swasta Korea, MBC, mengabarkan ABK WNI yang bekerja di kapal Cina ini bekerja selama 18 jam sehari.
Mereka harus berdiri selama 30 jam, dan setiap 6 jam mereka istirahat. Mereka juga dikabarkan tidak difasilitasi air minum bersih, melainkan hanya minum air laut yang difilter lantaran air mineral hanya diminum oleh awak kapal Cina.
Setelah bekerja dalam kondisi perbudakan itu, para ABK WNI yang telah bekerja selama 13 bulan hanya menerima gaji senilai US$120 atau setara Rp 1,8 juta. Tiga di antara ABK Indonesia di kapal tersebut pun meninggal. Jenazah ketiganya dilarung ke laut.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA | BISNIS
