TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keberlanjutan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tahun depan. Untuk tahun 2020 saja, pemerintah sudah menglokasikan anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 695,2 triliun.
"Pada RAPBN 2021, dialokasikan anggaran Rp 356,5 triliun," kata Jokowi dalam pidato keterangan tentang Rancangan APBN 2021 di Gedung DPR/DPD/MPR di Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2020.
Uang ini dialokasikan untuk enam pos belanja. Pertama, penanganan Kesehatan dengan anggaran sekitar Rp 25,4 triliun. Penggunaannya untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, penelitian dan pengembangan, serta bantuan iuran BPJS untuk PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah).
Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp 110,2 triliun. Penyalurannya melalui program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai.
Ketiga, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda dengan anggaran sekitar Rp 136,7 triliun. Uang ini ditujukan untuk peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, serta antisipasi pemulihan ekonomi.
Baca Juga:
Keempat, dukungan pada UMKM sekitar Rp 48,8 triliun. Penyalurannya melalui subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat), pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan.
Kelima, pembiayaan korporasi sekitar Rp 14,9 triliun. Uang ini diperuntukkan bagi lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan.
Keenam, insentif usaha sekitar Rp20,4 triliun. Penyalurannya melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.
Maka secara umum, anggaran pemulihan ekonomi tahun depan jauh lebih sedikit dari pada tahun ini. Adapun rincian anggaran sebesar Rp 695,2 triliun hingga akhir tahun ini adalah:
1. Kesehatan Rp 87,55 triliun
2. Perlindungan sosial Rp 203,9 triliun
3. Sekolah Kementerian/Lembaga dan Pemda Rp 106,1 triliun
4. Dukungan UMKM Rp 123,46 triliun
5. Pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun
6. Insentif usaha Rp 120,61 triliun.
FAJAR PEBRIANTO
Baca juga: Jokowi Patok Defisit APBN 2021 5,5 Persen dari PDB atau Rp 971,2 Triliun
