TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economy (Core) Piter Abdullah Redjalam menilai langkah pemerintah menunjuk perwira TNI dan Polri menjadi wakil ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sejatinya tidak diperlukan.
Bahkan, menurut Piter, komite tersebut tidak dibutuhkan. "Saya memandang komite penanganan Covid itu tidak diperlukan, apalagi dengan penempatan perwira TNI dan Polri," ujar Piter kepada Tempo, Kamis, 13 Agustus 2020.
Piter menyebutkan, pemerintah seharusnya bisa mengoptimalkan peran kabinet dalam penanganan wabah dan tidak perlu sampai membentuk komite. Apalagi, personel dari komite tersebut tidak jauh beda dengan anggota kabinet.
Jika pertimbangan pemerintah adalah untuk memperlancar penyerapan anggaran, kata Piter, hal tersebut bergantung kepada keberanian dan terobosan pengambil kebijakan. Sehingga kecepatan pemerintah dalam merealisasikan rencananya di tengah pandemi ini sebenarnya bergantung kepada sosok pengambil kebijakan dan bukan komite.
"Tanpa komite, kalau pejabatnya punya sense of crisis, berani dan punya terobosan, realisasi anggaran tidak ada masalah," ujar Piter. Sebaliknya, ia mengatakan adanya komite pun akan percuma kalau pejabatnya sama dan masih takut dalam mengambil keputusan.
