Sekretaris Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan pemerintah pernah memikirkan opsi membeli sebagian saham Pembangunan sebelum penawaran saham. Namun baru setelah ada PPA kebutuhan dana bisa terpenuhi. "Dana bisa diambil dari PPA," kata dia gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu malam.
Dia menjelaskan porsi kepemilikan saham pemerintah di Pembangunan saat ini tinggal 51 persen, sedangkan sisanya dimiliki karyawan. Kepemilikan saham milik karyawan itu akan dibeli sekitar 20-40 persen, tergantung serapan dana yang diperlukan dari penawaran umum saham.
Dalam perjanjian saat karyawan Pembangunan membeli 49 persen saham disebutkan bila sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan saham tersebut, maka karyawan harus melepasnya. Pembelian senilai Rp 70 miliar tersebut dilakukan tahun 2004 melalui program employee management buy out.
"Rencana pembelian tersebut,” tutur Said, “tinggal mendapat persetujuan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil.”
Pembangunan adalah salah satu BUMN yang diizinkan Dewan untuk diprivatisasi bersama PT Adhi Karya, PT Waskita Karya, serta beberapa BUMN lain. Dalam Panitia Kerja Privatisasi beberapa waktu lalu, Dewan juga merestui penawaran umum saham Pembangunan dengan syarat pemerintah tetap pemegang saham mayoritas.
EKO NOPIANSYAH